Dewan Federal Swiss Menyerukan Peningkatan Peraturan untuk Blockchain

Dewan Federal Swiss – badan eksekutif negara tersebut – telah menyerukan kerangka kerja regulasi yang lebih baik untuk blockchain dan teknologi ledger (DLT) di negara tersebut.

Menurut pengumuman resmi yang dirilis pada 27 November, Dewan Federal mengadopsi pengiriman yang menjelaskan prioritasnya untuk meningkatkan legislasi blockchain dan DLT. Proposal ini menargetkan kepastian hukum di sektor ini, serta menghilangkan hambatan untuk aplikasi berbasis blockchain dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Dewan kemudian merevisi laporan yang awalnya dirilis pada bulan Desember 2018 dan mengajukan berbagai amandemen yang diusulkan untuk serangkaian tindakan federal yang mencakup hukum sipil dan hukum pasar keuangan. Menurut pengumuman tersebut, Parlemen Swiss akan memeriksa proposal pada awal 2020.

Swiss dikenal dengan pendekatannya yang ramah crypto dan blockchain baik dalam pengembangan industri dan hukum terkait. Sementara beberapa regulator Eropa siap untuk memblokir “mata uang paralel” pribadi, Mark Branson – direktur Otoritas Pengawas Pasar Keuangan negara – mengatakan pada bulan September bahwa proyek Libra Facebook sangat cocok dengan kerangka peraturan mereka yang ada.

Pada bulan Oktober, laporan terakhir oleh badan industri utama negara itu, Crypto Valley Venture Capital (CV VC), menyarankan bahwa industri blockchain Swiss memperoleh keuntungan yang mengesankan, menunjuk pada peningkatan penilaian dan peningkatan angka ketenagakerjaan.

Disisi lain, sebelumnya, Majelis Nasional Korea Selatan sedang mengembangkan RUU yang akan memberikan dasar hukum untuk cryptocurrency di negara ini. RUU ini mengkategorikan mata uang virtual sebagai aset digital dan bermaksud untuk membawa kejelasan peraturan dan transparansi ke pasar crypto di Korea Selatan, surat kabar berbahasa Inggris Korea JoongAng Daily melaporkan pada 27 November.

Menurut laporan itu, RUU tersebut disahkan oleh komite kebijakan nasional Majelis Nasional dan masih harus disetujui oleh komite kehakiman. Jika disetujui, undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2020.

Di bawah RUU itu, semua bisnis terkait crypto di Korea Selatan akan diminta untuk mendaftar dengan Financial Intelligence Commission (FSC), Financial Services Commission (FIU) dan melapor kepada otoritas.

Untuk disetujui sebagai perusahaan crypto di negara itu, bisnis crypto harus mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Badan Internet dan Keamanan Korea yang dikelola negara, catatan laporan itu.

Loading...
Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *