Tak Mau Dikuasai Asing, Jokowi Coret Kata UMKM

Wikimedan – Sejak dikeluarkannya daftar negatif investasi (DNI) yang merupakan paket dari kebijakan ekonomi ke-16, pertentangan soal ketidakberpihakan pemerintah terhadap UMKM terus menjadi polemik. Pemerintah pun bakal mencoret kata UMKM dalam paket kebijakan ekonomi ke-16.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mendengar banyak masukkan dari pengusaha seperti Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Dia memutuskan akan mengeluarkan bidang usaha UMKM dari DNI.

“Kalau sudah ketua Kadin dan Hipmi yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana ya sudah saya lihat, coret. Belum masuk,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11).

Keputusan itu, lanjutnya, dilakukan usai Kadin dan Hipmi menghubunginya secara langsung. Ia menegaskan berkomitmen untuk melindungi UMKM dari penguasaan asing.

“Jadi yang paket ke-16 mengenai tax holiday tadi sudah tidak ada masalah. Kemudian yang dana hasil ekspor juga enggak ada masalah. Yang ada masalah relaksasi DNI. Saya sudah ditelepon oleh ketua Kadin dan Hipmi yang komplain masalah itu,” kata Jokowi.

“Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah,” pungkasnya.

(hap/JPC)