Serangan Balik Huawei Terhadap Larangan Tender Infrastruktur 5G

Jakarta, Wikimedan – Keputusan pemerintah Australia yang membatasi vendor jaringan asal China untuk berpartisipasi dalam tender jaringan 5G, terus mendapat penolakan dari Huawei. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Huawei menegaskan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Canberra dari pengembangan infrastruktur 5G, sepenuhnya bermotif politik dan pada akhirnya akan merugikan konsumen.

Vendor yang berbasis di Shenzen itu mengatakan Australia mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada berdasarkan fakta, transparan atau adil. Hal itu tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang rakyat Australia, karena akan membatasi pilihan teknologi yang tersedia.

“Pasar non-kompetitif akan meningkatkan biaya pembangunan jaringan dan memiliki efek jangka panjang pada transisi Australia ke ekonomi digital,” jelas pernyataan resmi tersebut.

Baca juga: Huawei : Pemerintah Australia Tak Perlu Khawatir Keamanan Jaringan 5G

Meskipun tidak secara spesifik melarang Huawei dan rekan senegaranya, ZTE, peraturan pemerintah Australia yang akan datang mendiskualifikasi vendor mana pun “kemungkinan akan dikenakan arahan di luar hukum dari pemerintah asing”, kecuali perusahaan mampu melindungi jaringan 5G dari akses atau interferensi yang tidak sah.

Huawei membalas dengan menyatakan bahwa undang-undang Tiongkok tidak memberikan otoritas apa pun bagi pemerintah untuk mewajibkan perusahaan telekomunikasi “memasang backdoors atau perangkat penyadap” atau bertindak dengan cara yang dapat membahayakan peralatan telekomunikasi negara lain.

Dalam apa yang disebut sebagai tekanan dari politisi AS, yang baru-baru ini memerintahkan departemen pemerintah untuk tidak menggunakan peralatan dari ZTE atau Huawei, vendor mencatat “pemahaman yang keliru dan sempit tentang hukum Tiongkok seharusnya tidak berfungsi sebagai dasar untuk kekhawatiran tentang bisnis Huawei” .

Huawei sendiri sejak awal membantah telah tuduhan itu. Perusahaan yang didirikan oleh Ren Zhengfei itu tak pernah memiliki hubungan dengan pemerintah China. Manajemen Huawei pun kembali menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah diminta untuk terlibat dalam pekerjaan intelijen atas nama pemerintah manapun.

Huawei pun menyinggung fakta bahwa mereka sudah menjadi pemasok utama infrastruktur 4G untuk operator Australia. Sekaligus mencatat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara arsitektur jaringan 5G dan 4G, sebab jaringan inti dan akses masih terpisah.

Memang, teknologi generasi berikutnya, yakni 5G mengandung perlindungan privasi dan keamanan yang lebih ketat dari generasi sebelumnya.

(Baca : https://selular.id/2018/07/australia-bersiap-melarang-penggunaan-teknologi-5g-milik-huawei/)

Perusahaan pun berargumen bahwa keputusan tersebut akan berdampak pada konsumen dan bisnis. Beban dan nilai kerugian sebagai ekses dari pelarangan itu sudah membayangi operator telekomunikasi.

Konsultan telekomunikasi, Paul Budde, mengatakan kepada The Sydney Morning Herald bahwa larangan itu dapat meningkatkan biaya peralatan jaringan setidaknya 30 persen. Beban yang ditanggung operator tersebut pada akhirnya akan dialihkan ke konsumen, dalam bentuk kenaikan harga tarif.

Baca juga: Tak Semua Sekutu AS Memboikot Huawei

Huawei menyatakan persaingan yang kuat adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk negara mana pun. Perusahaan yang juga produsen smartphone terbesar kedua di dunia itu, menuduh pemerintah Australia merusak “prinsip-prinsip persaingan dan non-diskriminasi dalam perdagangan yang adil”.

Huawei menambahkan bahwa karena pemerintah tidak merinci kekhawatiran spesifik tentang “tata kelola, keamanan, atau kesesuaian Huawei untuk menghubungkan bisnis dengan aman dan aman di Australia” sulit untuk tidak menyebutkan bahwa keputusan tersebut sarat dengan tekanan politik.

Meski dalam posisi yang dirugikan, Huawei berjanji untuk “terus terlibat dengan pemerintah Australia”, sekaligus mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan demi melindungi hak dan kepentingan hukum perusahaan.