Sebelum Di-OTT KPK, Bupati Cianjur Pangkas Anggaran DAK 140 Sekolah

Wikimedan – Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar kini sudah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status itu atas kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut, Irvan Rivano Muchtar alias IRM meminta jatah sebanyak 7 persen dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Adapun total anggaran DAK pendidikan itu mencapai Rp 46,8 miliar.

“Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana alokasi khusus atau DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar,” ungkapnya pada awak media, Kamis (13/12).

Sebelum Di-OTT KPK, Bupati Cianjur Pangkas Anggaran DAK 140 Sekolah
Infografis kepala daerah yang terjaring OTT KPK. (Kokoh Praba/Wikimedan)

Lebih lanjut purnawirawan polwan itu mengatakan, sekitar 200 SMP di Cianjur mengajukan alokasi DAK, tapi yang disetujui hanya sekitar 140 sekolah.

Lalu IRM mengambil jatahnya sebesar 7 persen atau Rp 3,276 miliar dari Rp 46,8 miliar anggaran DAK Kabupaten Cianjur. “Diduga alokasi fee terhadap IRM adalah 7 persen dari alokasi DAK tersbeut,” tandasnya.

Atas kasus ini, kata Basaria, pihaknya menduga sebelumnya telah terjadi pemberian uang sesuai dengan tahap pencairan dana DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur. Pemberian itu dibantu oleh Taufik Setiawan dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“T dan R yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan kepada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut,” tegas Basaria.

Untuk diketahui, dalam OTT ini KPK mengamankan uang pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu. Totalnya mencapai Rp 1.556.700.000.

Kini dalam kasus ini, KPK menyangkakan IRM telah melanggar pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf e, atau pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ipp/JPC)


Kategori : Berita Nasional

Loading...
Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *