Ridwan Kamil Sebut Moratorium Hambat Pemekaran Wilayah di Jawa Barat

Wikimedan – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menyuarakan soal rencana pemekaran wilayah. Namun rencana tersebut belum bisa terealisasi jika peraturan moratorium belum dicabut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan belum bisa melakukan persiapan pemekaran, sebelum peraturan moratorium soal penghentian pemekaran di tingkat provinsi.

“Itu dari pencabutan moratorium dulu, kalau belum dicabut kita belum bisa melakukan persiapan-persiapan yang jelas,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Jumat (7/12).

Menurutnya jika moratorium sudah dicabut maka akan segera disiapkan. Karena berdasarkan janji politik Ridwan Kamil bersama wakilnya Uu Ruzhanul Ulum akan dicabut pada 2019. Sehingga jika sudah dicabut, maka langsung bergerak.

Perihal ideal jumlah wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk di Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa yang tersebar di 27 Kota Kabupaten. Maka perlu adanya pemekaran sebanyak-banyaknya.

Dalam hitungan mantan Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil ini menyebut satu wilayah bisa dihuni oleh satu juta penduduk. Seperti halnya Jawa Timur yang memiliki 40 juta penduduk dengan jumlah wilayah 38 Kota Kabupaten.

“Target sebanyak-banyaknya yang sudah siap dan masuk akal. Itu logikanya, rasion satu juta penduduk satu daerah,” ujarnya.

Bocoran pemekaran, Jabar Selatan akan menjadi salah satu yang direncanakan dalam pemekaran. “Semua yang Selatan Selatan. Kalau Bogor juga masuk cuma terlalu besar untuk jadi satu Kabupaten,” ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun menyebut akan ada 12 daerah pemekaran. Namun tidak serta merta langsung 12 wilayah, melainkan bertahap.

“Usulannya bertahap tidak sekaligus 12, kita mengajukan tiga dulu, pokoknya kita punya target 12 sesuai dengan janji kampanye,” tutur Uu.

Saat ini, pemekaran wilayah Jabar sedang dilevel pembahasan, koordinasi, dan komunikasi dengan pihak Pemerintah Pusat. Namun yang jelas, sejak awal pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul mendorong lahirnya daerah otonomi baru di wilayah Jabar.

“Dengan tujuan supaya masyarakat lebih terakomodir lagi keinginanan dan aspirasinya juga lebih meratanya pembangunan di Jabar,” pungkasnya. (ona/JPC)

(ona/JPC)