Rapor Merah Jokowi-JK Dari Komnas HAM, Moeldoko: Prosesnya Tidak Mudah

Wikimedan – Pihak istana mengklaim pemerintah sangat serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kepala Staf Khusus Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kerap meminta pendapat pegiat HAM.

“Semuanya pasti akan diselesaikan. Para pegiat dan korban HAM, keluarganya kami terima dengan baik di Istana,” ujar Jokowi usai menghadiri seminar di Yayasan Buddha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).

Mantan Panglima TNI itu mengaku, pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Baik di masa lampau maupun yang terjadi belakangan ini.

“Aksi Kamisan dari Komnas HAM telah diterima, dipertemukan dengan Menko Polhukam, dengan Jaksa Agung. Tapi sekali lagi, semua itu (penyelesaian HAM) sebuah proses yang tidak mudah, yang saat itu (langsung) selesai,” tegas dia.

Moeldoko menegaskan, kasus HAM harus kembali dikaji lebih dalam agar mendapati proses penyelesaian yang baik. “Karena ini peristiwa masa lalu yang harus diurai lagi dengan baik,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi masih mewarnai empat tahun pemerintahan Jokowi-JK.

“Sebagai contoh peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia,” kata Taufan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Menurut Taufan, penegakan hukum terhadap peristiwa intoleransi sejauh ini tak pernah menyeret aktor atau pelaku utama hingga pengadilan. Komnas HAM pun menyesalkan hal tersebut. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud komitmen Nawa Cita serta pelaksanaan amanah dari konsitusi UUD 1945,” pungkasnya.

(yes/JPC)