PPP Usul Jatah Ketua MPR Dibahas di Koalisi Indonesia Kerja

Wikimedan – Menjelang pengumuman perolehan suara secara nasional oleh KPU, partai politik (parpol) mulai mengincar posisi yang memiliki daya tawar. Di antaranya untuk jabatan ketua MPR.Untuk menghindari polemik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan komposisi pimpinan MPR dibicarakan di kalangan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Forum tersebut bisa dilakukan setelah pengumuman KPU tentang hasil pemilu pada 22 Mei 2019.Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, pembicaraan di internal KIK akan membuat partai koalisi bisa satu suara dalam menentukan menentukan sosok ketua MPR.“Terkait dengan ramainya pembicaraan tentang kursi Ketua MPR, Fraksi PPP mengusulkan dibahas dalam forum Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sehingga, siapa saja yang nanti disepakati untuk duduk di posisi pimpinan MPR bisa dibicarakan bersama,” kata Baidowi kepada Wikimedan, Minggu (19/5).Politikus yang karib disapa Awiek itu menyebut, KIK merupakan wadah yang bisa mempersatukan semua partai koalisi pendukung Jokowi-Amin. Apalagi koalisi itu dibentuk berdasar kesepatakan bersama untuk menjaga kekompakan partai koalisi.“KIK yang sudah terbangun selama hampir setahun terakhir ini diharapkan akan terus kompak untuk mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tambah mantan aktivis HMI itu.Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara komposisi pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.Sebelumnya santer kabar kursi ketua MPR ini menjadi rebutan bagi dua parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf yakni, Golkar dan PKB. Kedua parpol itu berebut untuk mendorong kader mereka agar menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.