Pembangunan Infrastruktur Jangan Sekadar Bangun Tembok dan Aspal

Wikimedan – Belakangan ini pemerintah begitu gencar melakukan pembangunan infratruktur. Pembangunan itu diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat setempat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan infrasturktur. Akan tetapi pembangunan infrastruktur jangan hanya sekadar membangun tembok dan aspal. Namun harus diawali dengan persiapan detail dan mendalam.

Persiapan detail yang mendalam itu meliputi masalah teknis, assessment ekonomi dan sosial. Apalagi, proyek infrastruktur merupakan komitmen jangka panjang.

Terkait dengan hal tersebut, katanya, pemerintah mengembangkan skema Public Private Partnership (PPP). Program PPP merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Dalam kurun 10 tahun ke belakang Pemerintah telah berusaha mengembangkan skema Public Private Partnership. Kementerian Keuangan kemudian mendirikan PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),” ujar Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Senin (1/10).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, skema menggunakan PPP saat ini masih perlu dikembangkan. “Dulu proposal proyek diberikan namun tidak detail sehingga tidak memunculkan rasa yakin alasan pembangunan infrastruktur tersebut dan cara membiayainya,” imbuh perempuan yang biasa dipanggil Ani itu.

Pada kesempatan lain, Dirut PT PII (persero) Armand Hermawan berpendapat, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengembangan PPP. 

Dikatakannya PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini partisipasi swasta turut serta dalam membangun infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan KPBU sebagai pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan membuktikan kesiapan khususnya melalui PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU”, Jelas Armand.

Lebih lanjut, Armand menyatakan bahwa peran PT PII sebagai salah satu tools pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yaitu memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan kontinjen berupa penjaminan risiko infrastruktur yang dapat meningkatkan kepastian pendanaan proyek melalui partisipasi swasta sehingga swasta nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.

(iil/jpg/JPC)