Indef: Lupakan Mimpi Industrialisasi di Batam

Wikimedan – Single Authority rencananya diterapkan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Yakni dengan menjadikan Wali Kota Batam sekaligus sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, rencana tersebut tidak menjadi solusi tepat. Namun justru akan memperkeruh iklim investasi yang mulai baik di Kota Batam.

“Kalau pemerintah pusat tetap menjadikan Kepala BP ex-Officio Wali Kota Batam, maka lupakan mimpi mengenai industrialisasi di Batam. Tugas kepala daerah itu jabatan politik. Sementara Batam butuh pengelolaan profesional, tidak ada pertimbangan politik. Kalau pemda memimpin, bagaimana mungkin melepaskan aspek politiknya,” kata Enny ketika dihubungi di Batam, Jumat (14/12).

Menurut Enny, saat ini pemerintah justru memunculkan kegaduhan baru. Mestinya pemerintah tinggal merombak susunan pengurus di BP Batam. Tanpa harus menyatakan pembubaran BP Batam dan kemudian menganulirnya lagi. Apa yang terjadi sekarang justru menimbulkan ketidakpastian investasi di Batam.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam merupakan struktur politik. Untuk mengelola kawasan khusus seperti Free Trade Zone (FTZ) di Batam, pemkot harus membentuk badan pelaksana baru. Artinya, BP Batam tetap akan ada dan menjadi lembaga yang mengelola industrialisasi. “Tak ada pemda yang mengelola. Semua daerah ada badan pengelola,” tegas Enny.

Batam sendiri didesain dengan FTZ yang digunakan sebagai instrumen industrialisasi. Sejak awal, Batam akan dijadikan daerah investasi. Berkaca dari kawasan industri di negara tetangga yang sekarang mengalami perkembangan, semua dikelola lembaga yang profesional. “Sebenarnya untuk kewenangan tinggal dibagi saja. Disusun peraturan untuk itu, mempertegas kewenangan,” tutur Enny.

Satu hal yang menjadi catatan Indef terkait dengan keputusan yang direncanakan pemerintah pusat untuk Batam, bahwa tidak ada best practice pengelolaan kawasan ekonomi di bawah pemda yang maju. Artinya, peralihan BP Batam berada di bawah Pemkot Batam menimbulkan risiko akan hadirnya stagnansi perkembangan ekonomi di Batam.

“Potensi Batam itu sangat besar dan luar biasa untuk Indonesia. Kalau itu salah kelola akan merugikan. Memulihkan trust pada investor tidak mudah,” tandas Enny.

(bbi/JPC)