Ihwan Ritonga: Pemangku Kebijakan di Kota Medan Harus Jaga Netralitasnya

MEDAN Wikimedan | Pesta demokrasi rakyat Indonesia digelar secara serentak. Seluruh kandidat, baik Caleg tingkat Kabupaten/Kota, Caleg Provinsi, Caleg Pusat, Calon Anggota DPD hingga Calon Presiden mulai bergerak merebut hati rakyat agar nantinya bisa terpilih.

Seluruh kekuatan yang ada mulai dikerahkan, agar nantinya menjadi salah satu kandidat terpilih dalam pesta demokrasi 17 April. Bahkan, tidak jarang terdengar para aparatur juga ikut “dikerahkan” memainkan peranan politiknya terhadap kandidat tertentu.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, dengan tegas meminta sekaligus mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di Kota Medan agar menjaga netralitasnya selama masa kampanye berlangsung serta pada hari pemungutan suara Pemilu nantinya.

“Biarlah pesta demokrasi ini menjadi milik rakyat. Berikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih siapa calon pemimpin dan anggota legislatif sesuai dengan kata hati mereka,” ucap Ihwan Ritonga kepada wartawan di Medan, kemarin.

Jabatan yang diamanahkan, kata Ihwan, hanya bersifat sementara dan bukan selamanya. “Jadi, apa yang telah diamanatkan tersebut harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan sesaat,” katanya.

Pemilu jujur dan adil sesuai tagline yang sering digaungkan KPU, sebut Ihwan, harus dijaga bersama. “Mari kita junjung kebebasan masyarakat untuk memilih dan Pemilu dan Pilpres ini sebagai ajang menentukan siapa orang yang tepat untuk diberi amanat oleh rakyat. Jangan, jadikan jabatan atau kekuasaan sebagai alat untuk menekan bawahan, apalagi masyarakat,” tegasnya.

Ihwan tidak menampik, pihaknya ada mendengar adanya dugaan petinggi di Pemko Medan yang menginstruksikan bawahannya mulai dari Kadis, Camat, Lurah hingga Kepiling untuk memenangkan calon tertentu.

“Dalam aturan KPU jelas dinyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI serta Polri harus netral dan tidak terlibat politik praktis,” ujarnya.

Dugaan banyaknya tekanan terhadap bahawan itu, tambah Ihwan, sudah mencederai kenetralitasan aparatur negara. “Sudahi sajalah itu, rakyat kita pintar-pintar kok! Masyarakat Kota Medan tidak bodoh. Biarkan masyarakat memilih pemimpinnya sesuai kehendak hatinya. Buat pejabat Pemko Medan sadarlah, jabatan itu tidak abadi selamanya, jangan lah ikut berpolitik. Biarkan rakyat yang memilih dengan bebas, jangan ada ancam mengancam. Tugas pejabat adalah melindungi dan mengayomi rakyatnya. Dengan cara apapun kebusukan dan sistem kecurangan itu lama kelamaan akan terbongkar juga,” ungkapnya.

Menurut Ihwan, siapapun yang terpilih nanti baik itu untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI hingga Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, dia adalah putra terbaik yang dicintai dan diberi amanah oleh rakyat.

“Sejatinya, sebagai masyarakat harus mendukung seluruh program-program yang telah disampaikan saat berkampanye. Minggu tenang sudah dekat. Marilah sama-sama kita patuhi aturan yang sudah ditetapkan KPU. Jangan ada lagi pengarahan massa untuk memilih calon tertentu. Berikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas,” pungkasnya. (er)