Haris Azhar: Kedua Pasangan Ini Tidak Ramah Terhadap HAM

Daftar Indodax

Wikimedan – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, isu perlindungan dan pemenuhan HAM tidak akan menjadi perhatian khusus bagi kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019.

Haris menilai, calon presiden nomor 01 Joko Widodo maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan terkait isu HAM. Situasi saat ini berbeda ketika Jokowi yang mengkampanyekan peduli terhadap korban pelanggaran HAM.

“HAM tidak akan jadi bahan dagangan keduanya. Mereka (Prabowo dan Jokowi) tidak akan menggunakan narasi besar HAM karena keduanya tidak ramah terhadap HAM,” kata Haris dalam keterangannya, Rabu (12/12).

Haris menegaskan, sebagai seorang calon presiden, Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak memiliki kapasitas soal isu perlindungan serta pemenuhan HAM.

Sementara itu, Haris yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini menyebut, selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi hanya memunculkan narasi soal HAM, namun tidak pernah melahirkan sebuah kebijakan. Seperti janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Padahal salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, yang dijanjikan Jokowi, yaitu akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian, lanjut Haris, Jokowi juga pernah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun pernyataan itu hingga masa akhir pemerintahannya belum juga terealisasi.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. 

Sementara itu, Prabowo juga memiliki catatan soal kasus HAM. Prabowo diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998, saat itu Prabowo kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus.

“Sudah jelas dua pasangan ini enggak punya kapasitas yang cukup terkait perlindungan dan pemenuhan HAM,” tegas Haris.

(rdw/JPC)


Kategori : Berita Nasional

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *