DPRD Medan Kesal Terhadap Kinerja Dinas Kesehatan
MEDAN Wikimedan | Anggota Komisi B DPRD Medan kesal melihat kinerja Pemko Medan khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes). Kekesalan Komisi B itu akibat 12 ribu kartu BPJS Kesehatan untuk warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah terbit belum bisa dibagikan akibat prosedur yang dirasa mempersulit.
Pemko Medan tidak berpihak dan membantu warga yang saat ini sangat membutuhkan BPJS Kesehatan untuk berobat, ujar Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah SH kepada Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi bersama stafnya dan perwakilan BPJS Kota Medan, Senin (1/4) dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri Drs Wong Chun Sen Tarigan, Edward Hutabarat, Rajuddin Sagala, M Yusuf dan turut dihadiri Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu.
Disebutkan Bahrumsyah, 12 ribu kartu BPJS PBI sudah siap di kantor BPJS, tapi sampai saat ini belum dibagikan kepada masyarakat penerima dengan alasan birokrasi. Artinya BPJS sudah siap antar kartu itu ke Pemko Medan, namun justru Pemko belum siap menerimanya.
Sementara itu, Edward dalam kesempatan itu mengatakan saat ini warga sangat mengharapkan kartu tersebut.
Namun sepertinya tidak ada niat baik Pemko Medan untuk masyarakat. “Kalau bulan 5 baru dibagikan, lebih baik tak usah,” ujarnya seraya mengatakan, alasan Pemko belum menerima kartu itu perlu dipertanyakan. Warga sudah melengkapi berkas dengan Fc KTP, Fc KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Wong Chun Sen menambahkan, PBI bukan barang baru lagi dan selama ini tidak ada masalah. Informasinya masih menunggu keputusan Sekda, padahal ada Kepres yang mengatur PBI bagi daerah yang mampu tidak perlu dilakukan validasi. “Apa Sekda Medan paham aturan. Apa menunggu rakyat mati, padahal anggaran sudah ada dan tidak melanggar aturan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Masyarakat butuh BPJS ini untuk berobat. Kadis Kesehatan sebelumnya membuat urusan ini lancar, namun kenapa saat ini justru seperti dipersulit. Apalagi sudah ada kesepakatan antara Pemko dengan DPRD Medan dalam pengesahan APBD dengan berpedoman pada aturan yang ada.
Sedangkan Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, persoalan ini akibat kelemahan birokrasi. Birokrasi yang lemah ini harus ditembus sehingga bisa diterima masyarakat. “Jangan halangi hak rakyat, apalagi saat ini menjelang Pemilu. Jangan nanti rakyat merasa tidak nyaman dengan birokrasi yang dianggap terlalu menyulitkan mereka mendapatkan BPJS ini,” ujar Politisi Partai Golkar ini lagi.
Rajudin Sagala dalam kesempatan itu mengatakan masyarakat sudah sampaikan keluhan ke DPRD Medan. Hal itu juga yang mendorong DPRD Medan mendesak Pemko segera membagikan kartu BPJS yang sudah selesai. “Jangan sampai bergulir interplasi seperti beberapa waktu lalu,” ujar Politisi PKS ini.
Menanggapi itu, Kadis Kesehatan Edwin mengatakan, pihaknya memegang aturan yang dikeluarkan Permensos. Di Permensos itu dijelaskan tentang aturan PBI. Pihaknya masih menunggu validasi seperti yang diaturkan di Permendagri tersebut.
Menanggapi itu, Bahrumsyah menyampaikan DPRD Medan bersama Pemko sudah menganggarkan dana kesehatan masyarakat melalui BPJS. Disebutkannya, Permensos berlaku umum dan standar. “Kalau daerah kaya (APBD-nya sudah mapan-red) bisa diaturkan sendiri,” ujarnya.
Sebagai contoh, disebutkan Politisi PAN itu, Pemprovsu melalui Dinkes Sumut juga sudah menganggarkan kesehatan warga tanpa harus menyertakan SKTM. “Kenapa Dinkes Sumut bisa melakukan itu, apa mereka tak paham aturan?,” tanyanya lagi.
Medan punya APBD yang begitu besar. Target ke depannya, seluruh warga Medan bisa diberi BPJS gratis dengan catatan untuk kelas III. Bukan hanya warga miskin dan kurang mampu saja. Namun itu dilakukan bertahap, dimana sampai saat ini masih sampai pada warga yang tidak mampu.
Selama ini tidak ada masalah penyaluran BPJS bagi warga Medan. Di 2018 sudah ada 75 orang yang mendapat BPJS dan hal itu tidak melanggar aturan yang ada. Saat ini, kartu sudah dicetak dan tidak perlu divalidasi lagi. “Di Sumut sudah tidak menyaratkan validasi lagi, bahkan peserta BPJS Kelas 1 bisa diubah jadi BPJS gratis. Kenapa kita masih berkutat di validasi,” ujarnya seraya meminta Dinkes segera mengeluarkan kartu BPJS itu untuk dibagikan kepada masyarakat. (er)