Demo 10.000 Buruh di Monas dan Kelapa Gading
Wikimedan – Demo 10.000 Buruh di Monas dan Kelapa Gading. Masyarakat di sekitar Jakarta sebaiknya menghindari jalanan Monas dan sekitarnya mulai siang hari ini. Hal tersebut menyusul adanya aksi demo yang akan diikuti oleh sekitar 10.000 buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Adapun, salah satu tuntutan demo yakni menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada 30 Desember 2022.
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, massa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Deklarasi Darah Juang yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 14 Januari 2022 dengan rundown sebagai berikut:
Demonstrasi di depan Istana Merdeka
- Jam 09.30, berkumpul di Irti Monas, depan Balaikota DKI.
- Jam 10.00, bergerak ke Patung Kuda Indosat.
- Jam 10.15, orasi
Rakernas Partai Buruh
- Jam 12.30, bergerak ke Sport Mall Kelapa Gading.
- Jam 13.30-15.15, pembukaan, sambutan, dan orasi, dan lagu perjuangan oleh paduan suara buruh.
- Jam 15.30-16.00, pembacaan Deklarasi Darah Juang Pemenangan Partai Buruh.
- Jam 16.00-17.00, pergelaran musik Tipe-X
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya mengatakan aksi demo itu akan diikuti oleh sekitar 10.000 buruh. Adapun isi yang akan disampaikan dalam aksi demo yakni terkait isi Perppu 2022 Ciptaker.
“Ada 9 poin yang ditolak partai buruh dan para buruh, mulai dari upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing (TKA), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sanksi pidana dihilangkan pelanggar terhadap tenaga kerja,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/1/2023).
Menurut dia aksi ini serempak digelar di beberapa kota industri dan menjadi aksi awalan, bukan sebagai aksi akhir.
“Kami menangkap sinyal DPR RI nampak kecenderungannya menerima isi Perppu. Karena itu aksi 14 Januari 2023 oleh jadi awalan dan akan dilakukan aksi-aksi selanjutnya,” katanya.
Selain aksi demo, imbuh dia, setidaknya ada dua langkah lain yang bakal dilakukan buruh. Mulai dari menyerahkan usulan buruh ke DPR dan upaya judicial review jika hasilnya tidak sesuai harapan.
“Diplomasi negosiasi akan berusaha ketemu Presiden menyerahkan hasil kesepahaman beberapa serikat buruh dengan tim Kadin yang hasilnya tidak dicerminkan dalam Perppu 2/2022. Kami harap direvisi sebelum dibahas, diterima atau ditolak DPR. Kedua jika DPR menerima Perppu, langkah judicial review,” kata Said Iqbal.