Bumikan Ideologi Pancasila di Aceh, KBI Gelar Pelatihan Ini

Wikimedan – Komunitas Bela Indonesia (KBI) kembali menggelar pelatihan Juru Bicara Pancasila. Sesi ke tujuh ini diadakan di Aceh (5/10). Tujuannya untuk menumbuhkan dan menguatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Karena menurut Koordinator KBI Anick HT, penguatan ideologi Pancasila bukan hanya tugas pemerintah tapi juga membutuhkan peran dari masyarakat. Sebab trauma doktrinasi Pancasila ala Orde Baru harus dijawab dengan membuat penguatan ideologi Pancasila yang hari ini sudah menjadi tanggung jawab bersama.

“Karena itu butuh sebuah gerakan yang masif untuk bersama-sama kembali membumikan nilai-nilai Pancasila,” ujar Anick dalam keterangan tertulsinya pada Wikimedan, Jumat (5/10).

Diektahui, KBI telah membuat buku rujukan utama berjudul “Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia” yang ditulis oleh Denny JA dan Tim. Selain buku, Komunitas ini juga menyiapkan seluruh materi, baik isu maupun skill, berupa slide power point maupun dalam bentuk serial video, untuk dimanfaatkan oleh khalayak yang hendak mengadakan pelatihan sejenis di manapun. 

Pelatihan intensif yang akan berlangsung selama empat hari ini dilaksanakan di Hotel Arabia Aceh pada tanggal 5-8 bersamaan dengan Pelatihan Juru Bicara Pancasila Sesi ke-6 di Pontianak, Kalimantan Barat.

“Sebelumnya, pelatihan ini telah dilaksanakan di lima kota berbeda yakni Bogor, Banten, Palu, Ambon dan Palangkaraya. Pelatihan ini melibatkan 40 orang peserta dengan berbagai macam latar belakang dari berbagai daerah di Aceh,” imbuh Anick.

Sementara itu panitia lokal pelatihan Affan Ramli mengatakan, pelatihan ini penting dilaksanakan. Sebab, masyarakat Aceh punya dua komitmen politik sepanjang sejarahnya, yakni komitmen pada ide Darussalam (negeri kedamaian) dan ide republik.

“Sejak abad ke-16 isu Darussalam sudah menguat di Aceh dan ide republik ada sejak abad 20. Kedua ide ini menyatu dalam ‘tubuh sosial’ rakyat Aceh,” paparnya.

Karena itu, Anick mengatakan, bahwa KBI akan melakukan kampanye dua arah, pertama mendorong negara melindungi, menjamin, dan memenuhi keadilan dan hak-hak setiap warga negara. Kedua, mendorong masyarakat untuk turut memastikan negara melakukan pekerjaannya, dan segenap masyarakat untuk juga menjaga dan merawat keberagaman Indonesia.

Kampanye itu, lanjutnya, harus dilaksanakan di media sosial. Sebab, media sosial saat ini adalah ranah penting pertarungan wacana. Berkembang luasnya tren penyebaran hoaks dan ujaran kebencian membuat warganet kita mudah terjerumus dalam konflik dan kebencian.

“Karena itu, diperlukan gerakan bersama untuk membanjiri dunia media sosial dengan konten-konten positif dan mencerahkan,” pungkasnya.

 

(aim/JPC)