Berita : OTT PUPR Terkait Proyek Jaringan Pipa Air Minum Daerah Terkena Tsunami

Wikimedan – Operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membongkar sejumlah fakta mencengangkan. Misalnya, salah satu proyek yang menjadi objek suap ternyata terkait dengan pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE) untuk tanggap bencana tsunami Palu, Donggala, dan Sigi di Sulawesi Tengah.

Jaringan pipa di Palu memang rusak parah akibat gempa 7,4 skala Richter (SR) September lalu. Kondisi itu membuat distribusi air minum setempat terputus.

Kondisi serupa terjadi di Donggala, wilayah tetangga Palu. ”KPK mengecam keras karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek di daerah bencana,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kemarin (30/12).

Penyidik menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12) (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Dia menjelaskan, suap itu diterima Kepala Satuan Kerja (Satker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Darurat Kementerian PUPR Teuku Moch. Nazar. Uang suap mencapai Rp 2,9 miliar. Duit haram itu diperoleh dari Budi Suharto, direktur utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), yang sesuai dengan kesepakatan bakal mendapat proyek strategis tersebut.

Fakta lain yang mengejutkan adalah latar belakang penyuap. KPK menetapkan empat tersangka pemberi suap. Mereka adalah Budi Suharto, Lily Sundarsih Wahyudi (direktur PT WKE), Irene Irma (direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa/TSP), dan Yuliana Enganita Dibyo (direktur PT TSP).

Nah, tiga di antara empat penyuap itu ternyata satu keluarga. Budi Suharto adalah suami Lily. Sementara itu, Irene Irma adalah anak pasangan tersebut. Mereka tercatat tinggal di satu alamat yang sama, yakni Jalan Kayu Putih Selatan No 15, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur.

KPK menduga, dua perusahaan yang dimiliki satu keluarga itu sudah lama berkecimpung dalam proyek penyediaan air minum. Dugaan tersebut dikuatkan dari catatan lelang Kementerian PUPR. Sepanjang 2017-2018, PT WKE dan PT TSP telah memenangkan 12 paket proyek PUPR. Bila diakumulasi, nilai keseluruhan proyek yang digarap mencapai Rp 429 miliar.

”PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar. PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar,” ungkap Saut. Dua perusahaan tersebut selalu memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Perinciannya, 7 persen untuk kepala satuan kerja (satker) dan 3 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sejauh ini, KPK mengamankan duit suap Rp 3,3 miliar (bukan Rp 3,9 miliar sebagaimana berita sebelumnya), SGD 23.100 (sekitar Rp 245 juta), dan USD 3.200 (sekitar Rp 46,5 juta) dari OTT pada Jumat (28/12). Selain untuk Teuku M. Nazar, duit suap mengalir ke PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah sejumlah Rp 1,42 miliar dan Rp SGD 22.100.

KPK juga mengidentifikasi suap yang telah diterima Kepala Satker/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Perinciannya, Rp 350 juta dan USD 5.000 untuk fee proyek SPAM Kota Bandar Lampung senilai Rp 210,023 miliar. Juga, fee Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan senilai Rp 73,965 miliar.

Sementara itu, duit suap diduga juga diterima PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin. Fee Rp 170 juta telah diterima dari proyek SPAM Paket 1 KSPN Danau Toba senilai Rp 26,315 miliar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, selain barang bukti uang, pihaknya kemarin menyita satu mobil CR-V 2018 hitam dari rumah salah seorang tersangka. Mobil tersebut diduga diperuntukkan bagi tersangka Anggiat Partunggul.

Febri menyebutkan, pola korupsi yang diduga dilakukan para tersangka terbilang sistematis. Sebab, para pejabat Kementerian PUPR yang berkapasitas kepala satker dan PPK ditengarai mengatur lelang proyek SPAM untuk PT WKE dan PT TSP. ”Ini (pola korupsi, Red) dapat sangat mengganggu kepentingan masyarakat karena ketersediaan air minum adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.

KPK telah menahan delapan tersangka dari total 21 orang yang diamankan saat OTT. Mereka ditahan di sejumlah rumah tahanan (rutan) cabang KPK. Antara lain, Gedung KPK Kavling C1, Gedung KPK Kavling K4, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Pomdam Jaya Guntur. Semua ditahan untuk 20 hari pertama.

KPK tengah mendalami peran pihak-pihak lain terkait dengan dugaan suap sistematis tersebut. Baik dari Kementerian PUPR maupun pihak swasta. Untuk diketahui, dua perusahaan itu berkantor di lokasi yang sama di Jakarta Timur, yakni Jalan Rawa Sumur II Blok BB-1 Lt 3 Kawasan Industri Pulogadung.

KPK juga tengah menggodok kemungkinan menjeratkan pasal korupsi korporasi dalam kasus tersebut. Hal itu seiring dengan perbuatan perusahaan yang diduga mengabaikan kepentingan masyarakat. Termasuk korban bencana yang sangat membutuhkan jaringan pipa air minum untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

”Niat baik pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke proyek-proyek infrastruktur dan prioritas nasional jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat-pejabat Kementerian PUPR,” tegas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta KPK segera menyiapkan hukuman terberat bagi pelaku korupsi yang menggerogoti hak dasar manusia. Menurut dia, air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang semestinya dijaga dengan baik. ”Pelakunya harus dihukum dengan cara diperberat, ditambah setengah dari ancaman hukuman,” ujarnya.

Selain itu, mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut meminta KPK menuntut para pelaku dengan membayar ganti rugi yang telah ditimbulkan dari korupsi proyek penyediaan air. Sebab, bisa saja korupsi itu berakibat pada menurunnya kualitas air.

”Ganti rugi nanti bisa diberikan kepada seluruh masyarakat pelanggan dan pengguna air yang merasakan turunnya kualitas air,” paparnya. Hanya, pembuktian penurunan kualitas air itu mesti dibarengi dokumen resmi. KPK bisa mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan semua pengguna fasilitas SPAM itu tidak dicurangi koruptor.

Sementara itu, Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi OTT terhadap oknum pegawai di satker mereka. Dua satker yang ternodai korupsi adalah Satker SPAM Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menegaskan bahwa PUPR segera mengganti para pejabat di dua satker itu. Tujuannya, memastikan penyelesaian tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum.

”Kami memastikan penanganan kondisi darurat (di Donggala, Red) tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya kemarin.

Dia menyampaikan, Kemen PUPR juga tengah mengkaji opsi untuk memutus kerja sama dengan dua perusahaan penyuap, yakni PT WKE dan PT TSP. Kemen PUPR berjanji bersikap kooperatif dengan membantu memberikan data serta keterangan yang dibutuhkan KPK.

Mereka juga masih mempertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum kepada empat pejabat yang terciduk. ”Namun, kami tetap menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas empat oknum pegawai pada dua satker tersebut,” katanya.

Endra menyatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah berkali-kali mengingatkan para pegawai PUPR dalam setiap kesempatan. Dia menyampaikan pesan tegas Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara bahwa praktik-praktik korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosan uang negara harus dihentikan. 

(tyo/tau/c5/oni)

Kategori : Berita Nasional
Sumber : https://www.jawapos.com/hukum-kriminal/31/12/2018/ott-pupr-terkait-proyek-jaringan-pipa-air-minum-daerah-terkena-tsunami