Beban Bertambah, KPU Jateng Usulkan Honor KPPS Dinaikkan

Wikimedan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengusulkan kepada KPU RI agar honor petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dinaikkan. Alasannya, tugas mereka dalam pemilu serentak 2019 besok dinilai cukup berat sehingga patut dipertimbangkan kemaslahatannya.

Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan, KPPS dalam Pileg dan Pilpres 2019 nanti harus menulis rekap pemilu sejumlah 16 rangkap untuk masing-masing partai. Belum lagi keperluan hitung cepat di dalam kotak, arsip KPPS, pengumuman di PPS, sehingga total menjadi 21 rangkap.

“Dan itu semua harus ditulis tangan. Kecuali tiap TPS disediakan mesin fotocopy, jadi cukup menulis satu kemudian digandakan. Ini kami sampaikan usul untuk (honor) dinaikkan dan kami sampaikan gambaran pekerjaan yang harus mereka lakukan,” ujar Joko, Rabu (19/9).

Joko menambahkan, bahwa padahal untuk penghitungan saja memakan waktu lebih dari satu hari. Belum dengan proses lainnya, hingga bisa dibayangkan betapa menguras tenaga kinerja petugas KPPS.

Sementara itu, untuk besarannya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kementrian Keuangan. Intinya, harus ada peningkatan soal besaran diterima dibanding Pilgub 2018 kemarin yang hanya pada kisaran Rp 400 ribuan saja. “Kita harapkan harusnya lebih karena ini pekerjaan ekstra betul. Administrasinya cukup banyak,” sambungnya.

Joko tidak menampik jika untuk merekrut KPPS cukup sulit. Kebanyakan mereka beralasan belum berpengalaman dan takut melakukan kesalahan hingga menyebabkan berbagai dampak. Padahal, KPU membutuhkan sedikitnya 1,3 juta orang untuk pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah dengan rincian 300 ribu linmas dan 806 ribu KPPS.

Sejumlah KPPS ini akan bertugas di 115.185 TPS yang tersebar di Jateng. Jumlah ini, dua kali lipat dari jumlah TPS pada gelaran pilgub lalu yakni sebanyak 63 ribu TPS.

“Konsentrasi kita ke KPPS. Kemarin tujuh KPPS dan dua linmas di TPS tidak semuanya bisa menulis. Sementara nanti lima lembaga dokumennya cukup banyak, kalau nanti hanya 3-4 orang yang bisa menulis bisa melewati hari pemungutan suara. Jadi harapannya bisa baca tulis semua,” katanya lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, Joko meminta agar mahasiswa maupun siswa SMA kelas 3 yang sudah punya hak pilih untuk bersedia menjadi anggota KPPS. KPU, ujarnya, akan mendampingi sehingga mereka tidak perlu khawatir. “Karena mereka takut melanggar. Kita akan dampingi. Kalau tidak, tidak ada tenaga,” tuturnya.

Lebih lanjut, Joko menambahkan bahwa anggota KPPS yang bertugas pada Pilgub atau Pilkada 2018 lalu masih bisa bertugas lagi tahun depan. Sebab, dalam aturan, yang tidak diperbolehkan adalah yang sudah dua periode lima tahunan.

(gul/JPC)