Abu Dhabi Siap Tanam Duit Miliaran Dolar di IKN, Lewat SWF RI
Wikimedan.com – Pemerintah memastikan Abu Dhabi akan menanamkan uang puluhan miliar dolar ke dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan Abu Dhabi telah menyampaikan komitmen untuk berinvestasi puluhan miliar dolar AS di IKN. Dana tersebut, kata Luhut, akan masuk ke dalam SWF Indonesia, yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Abu Dhabi akan bergabung bersama Shenzhen, China, untuk menangani perihal konstruksi IKN.
“MBZ (Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) juga menyampaikan ke saya, Mr. Luhut, I want to invest big,” ungkap Luhut dalam Economic Update, CNBC Indonesia (25/8/2022).
MBZ sendiri adalah presiden ketiga dari Uni Emirat Arab. Selain itu, Luhut mengungkapkan bahwa pihak Rusia dan perusahaan multinasional China, Huawei, juga tertarik untuk masuk dalam megaproyek ibu kota baru ini.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah komitmen investasi dari sejumlah negara.
“Semua negara tertarik yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab [UEA] yang akan konsentrasi di financial center,” papar Jokowi kepada CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu (18/8/2022).
Selain UEA, Jokowi mengungkapkan Korea Selatan juga berminat untuk menggarap pengembangan smart city di IKN.
Kemudian, untuk pengawasan dan peninjauan desain, Jokowi menuturkan Jepang berniat masuk ke dalam megaproyek tersebut.
Tidak ketinggalan, Arab Saudi juga sudah menuturkan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Tetapi, negara tersebut belum menetapkan bidang investasi yang dituju di IKN.
“Terakhir Saudi juga sama, ingin ikut masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan,” ujarnya.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah mematok dana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp23,6 triliun untuk tahun depan.
Namun, nilai ini ternyata masih jauh dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Oleh karena itu, pemerintah akan membutuhkan komitmen investasi dari swasta, baik dalam dan luar negeri.