Pedes, Kritikan Sri Mulyani Pada Pengguna Anggaran yang Tidak Disiplin

Wikimedan – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengkritisi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang dinilai tidak bertanggungjawab dalam menggunaan anggaran. Menurutnya, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sekedar penilaian dan tidak dijadikan bahan evaluasi.

“Praktek menggunakan laporan keuangan sebagai feedback itu masih sangat lemah. Orang senangya pas lagi negosiasi anggaran. Kita nggak didisiplinkan Undang-Undang untuk mempertanggungjawabkan anggaran,” ujarnya dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9).

Ia melanjutkan, proses tahap akhir tersebut dianggap yang masih lemah terjadi pada saat ini. Padahal, evaluasi yang dilakukan sangat penting dalam tata kelola keuangan tahun selanjutnya.

“Setelah dapat WTP, seolah sudah selesai. Padahal, itu seharusnya dipakai untuk membahas. Kalaupun tidak bisa digunakan untuk tahun selanjutnya, ya tahun selanjutnya lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih lagi, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi gejolak situasi perekonomian global.

“Risiko semakin meningkat karena ada kebijakan yang dilakukan negara maju berimplikasi lebih luas. Menghadapi situasi yang semakin dinamis dan risiko yang meningkat secara global, APBN dan APBD merupakan instrumen negara untuk jaga perekonomian kita. Fungsinya jadi semakin penting,” tandasnya.

(hap/JPC)