Pembelaan Ketua PSI Sumbar Soal Sikap Penolakan Perda

Wikimedan – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan menolak soal Peraturan Daerah (Perda) Syariah Hal itu dilakukan karena, PSI menilai, perda itu menjadi salah satu pemicu ketidakadilan di masyarakat.

Bahkan, membuat ketidakleluasaan masyarakat yang menganut agama minoritas dalam menjalankan ibadah keagamaanya. Atas dasar itu, PSI menolak perda injil maupun syariah. Hal itu ditegaskan Ketua Umum (Ketum) PSI Grace Natalie dalam acara HUT ke-4 PSI, Minggu (11/11) lalu.

Pidato Ketum PSI itu cukup membuat polemik di tengah masyarakat. Terutama di Sumatera Barat (Sumbar) yang hampir setiap kabupaten/kotanya memiliki perda syariah. Termasuk Pemprov Sumbar sendiri. Mulai dari perda berpakaian muslim, perda pandai baca tulis alquran hingga perda penyakit masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Sumbar, Ari Prima mengaku, cukup risih dengan komentar-komentar pedas di media sosial (medsos) yang ditudingkan berbagai pihak pada partai yang mayoritas diisi anak muda itu.

“Tidak seperti Perda Syariah tentang pekat, maksiat yang kita di Sumbar itu (yang dimaksud pidato Ketum PSI),” kata Ari Prima saat dihubungi Wikimedan, Jumat (16/12).

Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang ini menilai, banyak kalangan dan masyarakat yang keliru memaknai dan menginterpretasikan statmen Ketum PSI Grace Natalie.

“Video yang beredar di medsos itu dipotong-potong. Coba dilihat dari awal sampai akhir. Maka jelas apa maksud dan tujuan beliau (Grace Natalie) bicara itu,” katanya.

Ari menerangkan, pernyataan Ketua partainya itu ditujukan pada perda yang deskriminatif terhadap agama lain. Sebab, Indonesia memiliki ragam budaya dan agama.

Seperti di Papua, jika diberlakukan Perda Injil, maka umat muslim sebagai minoritas akan merasa terasingkan. Intinya, PSI menolak perda yang diskriminatif. “Sesuai motto kami, PSI itu merawat keberagaman. Sangat tidak benar PSI anti agama,” tegas Ari.

Lebih lanjut kader Muhammadiyah Sumbar itu menerangkan, perda yang bersifat diskriminatif akan menimbulkan perpecahan ditengah-tengah keberagaman masyarakat. Apalagi, Indonesia dibangun bukan berdasarkan satu agama, melainkan beragam kepercayaan.

“Kebetulan saat ini Indonesia dalam situasi tahun politik. Jadi banyak yang mempelintir pernyataan (Ketum PSI). Sehingga muncul tudingan, asumsi PSI anti agama,” katanya.

(rcc/JPC)