Tak Ada Toleransi, Nasir Ingatkan Para Rektor PTN Segera Lapor KPK

Wikimedan – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kepala LLDIKTI meningkatkan kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasar data KPK, hingga Desember 2018, baru 24,9 persen yang sudah menyetor LHKPN.

Imbas hal tersebut, Kemenristekdikti berada pada peringkat 15 di antara kementerian dan lembaga negara lainnya. Nasir meminta pelaporan rampung pada Febuari 2019.

“Tingkat kepatuhan tersebut belum final dan akan bergerak terus setiap bulannya sampai dengan akhir Desember 2018 karena adanya pergantian pejabat, ditargetkan akhir Desember mencapai 30 persen, Januari 2019 meningkat mencapai 50 persen, sehingga Februari 2019 sudah selesai,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Wikimedan, Minggu (16/11).

Jika masih ada pejabat yang tidak patuh, maka akan dijatuhu sanksi. “Tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan laporannya,” tegas dia.

Menurutnya, LHKPN merupakan salah satu indikator penting untuk menilai bersihnya lembaga dari tindak korupsi. Dia pun mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi dan kepala LLDikti untuk memonitor penyerahan laporan pada institusi masing-masing.

Sementara itu, ada beberapa perguruan tinggi dan LLDikti yang telah mencapai 100 persen, di antaranya Inspektorat Jenderal, Staf Ahli, Universitas Airlangga, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Universitas Samudra, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Balikpapan, dan LLDikti Wilayah XIII.

“Bagi perguruan tinggi yang masih belum menyerahkan, harus segera diselesaikan laporannya. Untuk Wajib LHKPN 2017 yang belum melaporkan LHKPN 2017 diharapkan segera melaporkan LHKPN 2017 paling lambat Februari 2019 dan LHKPN Periodik 2018 diharapkan menyampaikan sesuai jadwal pelaporan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019,” tutur Nasir.

(yes/JPC)