Peneliti di Filipina Melacak Penggunaan Crypto Oleh Teroris
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Institut Penelitian Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme Filipina (PIPVTR) mengungkapkan bahwa kelompok teroris yang terkait dengan Negara Islam (IS) di Asia Tenggara baru-baru ini melakukan transaksi pertama mereka menggunakan mata uang digital.
Menurut laporan yang diluncurkan pada 20 Mei, dana tersebut membantu membiayai kelompok-kelompok teror regional seperti Jemaah Ansharut Dalauh dan Mujahidin Timur di Mindanao.
Laporan tersebut merinci penggunaan operasi cryptocurrency dalam operasi pencucian uang, yang terdiri dari dua fase menurut PIPVTR. Yang pertama adalah di mana aset crypto “asal mencurigakan” disalurkan melalui pertukaran yang tidak dikenal. Ini transaksi “sengaja dikaburkan” dan asal-usul koin, membuat pelacakan mereka lebih sulit.
PIPVTR merinci berikut tentang fase dua, di mana siklus pencucian uang berakhir:
“Fase kedua mengacu pada pertukaran aset crypto ini menjadi uang fiat yang, kemudian, mengembalikan dana ke siklus uang legal. Dalam pertukaran crypto-only, cryptocurrency dapat dipertukarkan satu sama lain.”
Studi ini memperingatkan bahwa kelompok-kelompok teror di Asia Tenggara dapat berdagang crypto di luar pengawasan lembaga pengawas, dan ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat kerangka hukum yang longgar.
Lembaga ini menyerukan kepada pihak berwenang untuk menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang dan Melawan Pendanaan Terorisme untuk cryptocurrency karena sistem ini rapuh, dan mereka menuduh pemerintah kehilangan kendali atas aliran keuangan.
Laporan tersebut mengutip kasus Pengepungan Marawi yang terjadi pada tahun 2017, di mana ada laporan yang belum dikonfirmasi mengenai pengiriman uang pribadi dan kurir tunai dengan cryptocurrency membantu membiayai kelompok-kelompok teroris yang terlibat. Laporan-laporan ini “sebagian besar diabaikan” oleh pihak berwenang.
PIPVTR juga menunjukkan kekhawatiran tentang peningkatan penggunaan “aset crypto anonim” seperti Monero (XMR), yang membuatnya lebih mudah untuk menyembunyikan aktivitas ilegal.