PBSI Tolak Ikuti 'Bidding' Turnamen Besar Hingga 2025

Berita Badminton : Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) secara tegas menolak mengikuti ‘bidding’ sebagai penyelenggara turnamen besar tahun 2019 hingga 2025 mendatang karena peraturan Federasi Bulutangkis Dunia disebut (BWF) sangat merugikan pihak panitia penyelenggara.

Bagaimana tidak, BWF membuat aturan pembagian komersil dari penyelenggaraan adalah 20/80, dengan rincian 20 persen untuk panitia penyelenggara dan 80 persen untuk BWF. Dengan peraturan baru ini, PBSI tak mau mengalami kerugian seperti saat menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia 2015 lalu hingga memutuskan untuk tidak ikut bidding tahun ini.

“PBSI memang mengajukan keberatan kepada BWF tentang hal ini, karena ini memang memberatkan kami sebagai negara penyelenggara. Kami berharap BWF bisa mengubah konsep pembagian komersial ini menjadi 60-40 dan 60 persen itu untuk negara penyelenggara,” ujar Achmad Budiharto, Sekretaris Jenderal PP PBSI.

BWF memang sangat berharap Indonesia mau mangajukan diri untuk menjadi penyelenggara Mayor Event, apalagi keberhasilan di banyak turnamen bergengsi seperti Indonesia Open dengan antusiasme yang sangat besar dari para suporter dan juga para pemain yang menjadikan gelaran Indonesia Open sebagai turnamen paling meriah yang pernah diselenggarakan oleh BWF.

Terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan Mayor adalah saat menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Junior 2017 lalu yang berlangsung di GOR Among Rogo Yogyakarta.

Tak hanya sukses menjadi tuan rumah, Indonesia juga menggondol dua medali emas atas tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung serta ganda campuran atas pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Artikel Tag: kejuaraan dunia, PBSI, BWF