Berita Nasional

PB HMI: Stop Kampanye Hitam Produk Unggulan Indonesia!

Indodax


[ad_1]






Wikimedan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritik skema Indirect Land Use Change (ILUC) yang tengah disusun Komisi Uni Eropa. Skema ini dinilai bagian dari upaya melemahkan posisi komoditas sawit dan turunannya di pasar Eropa dan AS.





Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam), Robi Syahrir mengatakan penyusunan ILUC oleh Komisi Uni Eropa merujuk pada aturan Renewable Energy Directive II (RED II).





“Sementara kriteria RED II cenderung bias pada jenis tanaman penghasil minyak nabati di negara-negara Eropa,” ujar Robi kepada Wikimedan, kemarin.





Dia menambahkan, Indirect Land Use Change (ILUC) akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan penggunaan biodiesel berbasis minyak nabati di Uni Eropa, dalam kaitannya untuk mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim.





Menurut Robi, seharusnya kriteria yang digunakan bersifat global karena kenyataannya berbeda karakteristik antara sawit dan jenis tanaman penghasil minyak nabati lainnya, seperti Rapeseed atau Bunga Matahari (Sunflower).





Tanaman sawit memiliki rendemen paling tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Selain itu, dalam banyak kasus, proses produksi sawit di Indonesia justru berperan sebagai carbon sink (penyerap karbon) karena dibudidayakan di lahan-lahan tidak produktif, seperti eks-konsesi HPH, lahan bekas tambang, dan lahan marjinal lainnya.






“Apabila tujuannya untuk mengurangi emisi karbon, dalam konteks Indonesia, seharusnya sawit masuk dalam komoditas unggulan yang harus didukung, baik skala nasional maupun global,” ungkap Robi.






Robi menyampaikan, bahwa Bidang Lingkungan Hidup PB HMI akan senantiasa mendukung pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memperjuangkan komoditas unggulan Indonesia, terutama sawit.





Selain itu, dalam waktu dekat ia menjanjikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan segera melayangkan surat ke kedutaan besar negara-negara yang terindikasi sering melakukan kampanye hitam, pada produk-produk komoditas unggulan Indonesia.





(mam/JPC)

[ad_2]

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *