Malaysia Ramai Minyak Goreng Bersubsidi

Wikimedan.com – Malaysia Ramai Minyak Goreng Bersubsidi. Malaysia tengah diramaikan masalah minyak goreng bersubsidi. Pasalnya, pemerintah Malaysia mulai 1 Juli 2022 mencabut subsidi untuk minyak goreng kemasan botol yang diberikan sejak tahun lalu.

Namun, subsidi tetap berlaku untuk kemasan pouch paket 1 kg (kemasan bantal). Artinya, hanya subsidi untuk kemasan botol 2 kg, 3kg, dan 5 kg yang akan dicabut.

Lalu bagaimana di Indonesia?

Pemerintah sempat menyalurkan minyak goreng subsidi menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga 31 Mei 2022. Penyaluran itu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sesuai HET bagi masyarakat dan menjadi syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Namun, program itu kini sudah dihentikan menjadi program minyak goreng curah rakyat. Yang kemudian juga dijadikan sebagai acuan mendapatkan persetujuan ekspor minyak sawit dan turunnannya.

Selain itu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita dengan HET dibanderol Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia.

Kedua program itu tak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, jelang Lebaran 2022, Presiden Joko Widodo sempat memberikan bantuan langsung tunai Rp100 ribu per bulan bagi masyarakat sasaran bantuan pangan nontunai dan pedagang skala mikro dan kecil.

Bantuan langsung tunai itu dialokasikan sebagai dana belanja minyak goreng untuk masyarakat, menyusul lonjakan harga saat itu.

Sebelumnya, meski kemudian telah diklarifikasi, pernyataan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Ismail Sabri sempat menjadi sorotan. Dilansir World of Buzz (19/7/2022), Perdana Menteri meluruskan pernyataannya bahwa minyak goreng bersubsidi tidak boleh digunakan pedagang asongan seperti pisang goreng.

Akibatnya, Perdana Menteri Malaysia harus menghadapi kritikan dan merilis kembali video mengklarifikasi maksud pernyataannya.

Dia menyatakan, minyak goreng kemasan bersubsidi memang hanya untuk penggunaan rumah tangga. Namun, imbuh dia, pemerintah tidak mengeluarkan surat panggilan jika hal itu terjadi.

“Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan yang terbaik dalam menangani masalah ini,” kata Perdana Menteri seperti dilansir World of Buzz.

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *