Konsep Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Tidak Sejalan

Wikimedan – Persoalan normalisasi dengan naturalisasi ternyata masih menjadi permasalahan. Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menyampaikan Pemprov DKI Jakarta nampaknya tidak sepenuhnya setuju normalisasi terus dilakukan.

Menurutnya, program yang memang intens dilakukan dari jaman kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini seperti mengganggu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan konsep naturalisasinya.

“Saya lihat juga, Pemprov DKI belum sepenuhnya setuju dengan masalah normalisasi, inginnya naturalisasi. Ini kan tidak akan titik temu, bagaimana mengsinkronkan masalahnya,” tutur Yayat saat dihubungi Wikimedan, Sabtu (6/10).

Yayat meminta apabila Pemprov DKI tidak setuju dengan konsep normalisasi alangkah lebih baik, Anies mencarikan solusi yang terbaik. Serta, memiliki konsep yang jelas dan strategi yang kuat untuk mengulangi banjir lewat penataan sungai.

Belum lagi, sebagaimana diketahui pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sempat menyatakan bahwa tahun ini tidak ada alokasi dana untuk mengerjakan normalisasi atau pun sodetan Sungai Ciliwung.

“Kita perlu semacam upaya atau tantangan bagaimana mengatasi programnya yang konsepnya jangka panjang jadi kita belum menemukan solusi bersama yang bisa membenahi banjir,” tandasnya.

Maka dari itu, Yayat mengusulkan agar Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dibuatkan Peraturan Presiden agar menjadi sebuah program bersama antara Pusat dan Daerah untuk mengatasi masalah penanganan banjir di Ciliwung. Sehingga, tidak ada perbedaan kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

(rgm/JPC)