Kasat Reskrim Polres Sergai AKP.Hendra Sutarno Akan Panggil Semua Pemilik Kios Tentang Kelangkaan Pupuk Subsidi

SERGAI (Sumut) Wikimedan | Kapolres Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) AKBP. Juliarman Eka Putra Pasaribu S.Sos SIK.MSi. melalui Kasat Reskrim AKP.Hendra Sutarno mengatakan masalah itu sudah ditindak lanjuti dengan memanggil semua distributor pupuk yang ada di Sergai.

Saat ini pihaknya lagi mendalami dan mengumpulkan berbagai informasi terhadap kelangkaan pupuk subsidi tersebut. Nah, untuk mengetahui sejauhmana proses pendistribusian pupuk subsidi itu hingga ke petani yang berhak menerimanya, maka dalam waktu dekat ini akan dipanggil semua pihak pemilik kios pupuk yang ada di Sergai berikut pihak terkait. Jelasnya via telepon seluler,Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya anggota DPRD Sergai Longway Pakpahan mengutarakan keperihatinannya terhadap terjadinya peristiwa kelangkaan pupuk subsidi. Akibat langkanya pupuk subsidi itu, biaya operasional petani menjadi tinggi. Kondisi ini semestinya tidak terjadi dan harsu dilakukan antisipasi jauh sebelumnya, karena pengurangan pupuk sudah diberitahukan oleh pemerintah psuat bukan pengurangan ini diberitahukan mendadak.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlangsung lama dan perlu dilakukan pengusutan hingga tuntas oleh pihak penegak hukum khususnya polisi dan jaksa. “Polisi diminta telusuri kebenaran data petani yang berhak menerima pupuk subsidi yang diajukan dan tergabung dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke distributor pupuk.”Ujarnya.

Nada yang hampir sama juga dilontarkan oleh Tokoh Pemekaran Sergai H.OK.David Purba, ia meminta polisi untuk menangkap mafia-mafia pupuk yang membuat sengsara petani daerah ini. Pemerintah daerah ini harus serius menanggapi keluhan masyarakat. Periksa dinas yang terkait dan jika ditemukan ada penyimpangan dalam distribusi dan pengusulan oleh pihak-pihak tertentu maka harus ditindak tegas.Katanya.

Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sergai Usman Effendi Sitorus Sag,MSP menilai kelangkaan pupuk ini merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk. Pemerintah daerah harus bernai menolak pupuk subsidi karena dinilai hanya menimbulkan persoalan saja. Pemerintah daerah disarankan membuat Bank Tani sebagai antisipasi kelangkaan pupuk dan meminimalisir terjadi penyelewengan pupuk subsidi dan manipulasi data petani.Ungkapnya. (AfGans)