Gubernur Desak Tarik Pasukan dari Nduga, TNI: di Mana Hati Nurannya?

Wikimedan – Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para pejabat daerah setempat mendapat respon dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka memandang aneh permintaan untuk menarik seluruh aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga jelang perayaan Natal.

Padahal, kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, aparat gabungan TNI-Polri di Nduga melakukan pengamanan pascaterjadinya tindakan pembantaian pekerja secara keji oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para pekerja di Puncak Kabo, Distrik Yigi. Pekerja itu nyatanya tengah membangun infrastruktur untuk kemudahan akses rakyat Papua.

Karena itu, seruan tersebut dianggapnya menunjukkan bahwa gubernur dan pejabat daerah terkait seperti Ketua DPR Yunus Wonda, serta para pimpinan Fraksi DPR Papua tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Menurut Aidi, seorang gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia di daerah.

Menurutnya gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. “Bukan sebaliknya, malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional,” sebut Aidi dalam pesan singkatnya, Jumat (21/12).

Ia menegaskan, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat. “Kok gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi,” tegas Aidi.

Ia menerangkan, sampai saat ini, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKB yang belum diketahui nasibnya. Ia lantas bertanya kepada para pejabat negara dan para pemerhati HAM apakah mereka memahami perasaan dan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang.

Entah bagaimana jadinya perasaan keluarga korban jika mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR. “Di mana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada anda?” ujar Aidi bertanya balik. 

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Menurutnya, permintaan itu juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.

Lukas berpendapat, kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. “Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana,” tegasnya usai mengkuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Kota Jayapura, Kamis (20/12).

(dna/JPC)