Filipina Memperpanjang Status Darurat Militer di Pulau Mindanao

Wikimedan – Kongres Filipina mendukung gagasan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Pulau Mindanao. Kemarin (12/12) kongres sepakat melanjutkan status tersebut hingga akhir 2019. Alasannya, militer perlu berada di Mindanao untuk mencegah bersatunya ekstremis muslim yang sudah terpecah belah.

’’Kita tidak bisa menutup mata bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan.’’ Demikian bunyi surat resmi yang dialamatkan Duterte kepada kongres seperti dikutip Reuters. Pernyataan itu sukses meyakinkan 235 anggota kongres bahwa status darurat militer di Mindanao perlu diperpanjang. Tapi, 28 anggota kongres yang lain tidak sepakat.

Mindanao berstatus darurat militer sejak 23 Mei 2017. Tepatnya setelah terjadi pertempuran maut yang dilancarkan kelompok Maute di Marawi. Kelompok radikal itu juga berusaha mengambil alih Marawi dan menguasai Mindanao. Mereka ingin mendirikan negara ISIS di sana.

Untuk menumpas aksi ekstremis Maute, pemerintahan Duterte melancarkan serangan darat dan udara di Mindanao. Karena militan yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf itu menjadi brutal, warga sipil mengalami ketakutan. Sebagian besar memilih hengkang dari Marawi yang luluh lantak. Hingga kini, pembangunan kembali kota itu belum selesai.

Di mata 28 legislator yang tidak sepakat dengan perpanjangan status darurat militer itu, gagasan Duterte hanya akan membuat penduduk Mindanao makin tertekan. Sebab, saat ini Marawi sudah aman. Polisi sudah bisa menguasai situasi. Menurut mereka, Marawi dan Mindanao tidak perlu kehadiran militer lebih lama.

’’Terus menempatkan Mindanao di bawah status darurat militer tanpa ada ancaman yang nyata membuat saya bertanya-tanya, apakah seperti ini definisi baru kenormalan?’’ kritik senator Franklin Drilon. Menurut dia, perpanjangan status darurat militer itu melanggar konstitusi. 

(sha/c19/hep)