Elite Partai-DPR Minta Pemerintah Pangkas Birokrasi

Wikimedan – Gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan sekitarnya terus menjadi perhatian masyarakat luas. Parahnya bencana yang terjadi membuat semua pihak harus bekerja sama dalam menanganinya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy ikut menyuarakan pendapatnya. Dia berharap proses birokrasi di tingkat bawah sampai mengganggu penyaluran bantuan di lokasi bencana. Sebab kondisi di sana dianggap sangat darurat.

“Kordinasi perlu dimudahkan, karena menengok situasi penduduk di sana dari berbagai televisi nasional dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10).

Rommy pun sempat menyesalkan adanya kabar  penolakan bantuan asing melalui pesawat, yang ditolak untuk mendarat di Palu. Padahal menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka diri untuk bantuan dari luar.

Sementara itu Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyebut bahwa bencana di Sulawesi Tenggara butuh penanganan yang tepat segera mungkin. Situasi di sana dianggap sangat mengkhawatirkan Bahkan disebut jauh lebih komplek dibanding gempa Lombok beberapa waktu lalu.

“Masalahnya berbeda dengan gempa Lombok. Di Lombok jalan dan bandara masih bisa digunakan, sehingga mobilisasi logistik bisa relatif cepat,” sambung Ermalena.

Lebih lanjut Ermalena meminta segera melakukan kordinasi cepat dalam penanggulangan bencana dan evakuasi korban. Menurutnya perlu pembagian kerja tugas secara cepat dan fleksibel. Sehingga bantuan bisa langsung sampai ke korban yang membutuhkan.

“Harus segera kordinasi cepat. Siapa melakukan apa. Yang pasti adalah melakukan penyelematan terhadap korban, membuka akses jalan, serta melakukan identifikasi titik pengungsian agar koordinasi dan distribusi busi logistik bisa terukur. Jalur birokrasi juga jangan terlalu panjang,” pungkasnya.

(sat/JPC)