Dengan Anggaran Terbatas, Humas Tetap Harus Bekerja Cerdas

Wikimedan – Biro Humas menjadi garda terdepan dalam mengelola informasi. Bahkan, citra baik dan buruknya suatu daerah tergantung bagaimana pola Humas mengatur ritme pemberitaan yang tak lepas dari peran media massa.

Sehingga, alangkah lucunya, jika bidang Humas suatu daerah tidak bisa membina hubungan baik dengan media massa. Model pengelolaan informasi dan kerja sama dengan media massa ini menjadi hantaran pembuka Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jawa Barat ketika menjamu kunjungan studi komparatif Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, Selasa (18/12) lalu.

“Biro Humas dan Protokoler Jabar membawahi tiga bagian. Pelayanan media dan informasi, bagian publikasi peliputan dan dokumentasi, serta bagian keprotokolan. Ketiganya bekerja dengan program-program menyesuaikan dengan gaya Gubernur Ridwal Kamil yang sangat melek teknologi,” kata Kepala Bagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Jabar Aziz Zulficar Aly Yusca.

Diantara program itu adalah Jabar Quick Response (JQR). Program ini berupa satu aplikasi yang dapat digunakan masyarakat Jabar untuk melaporkan masalah sosial secara langsung. Seperti pelayanan rumah sakit, dan tempat pelayanan publik lainnya.

“Ada juga program Dapur Ngebrek. Di sana, setiap minggu diatur agenda setting yang kemudian diteruskan dalam wujud desain atau video grafis untuk memperkuat basis media sosial Pemprov Jabar,” katanya.

Lalu, sub bagian peliputan juga memiliki ragam tugas dan program untuk mendukung kerja lapangan. Seperti membuat Photoboot di setiap iven yang diperlukan setiap kedinasan, memgelola program Jabar Punya Informasi (Japri) dengan model Presscon Kekinian, di mana konferensi pers digelar di hadapan masyarakat dan para wartawan di ruang terbuka dan ditemani secangkir kopi punteng khas Jawa Barat.

“Kami merangkul mahasiswa di universitas, komunitas-komunitas, dan tenaga kreatif non-ASN untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Ini agar semua pihak merasakan betul bahwa Jabar ini milik bersama dan harus diurus bersama,” ucapnya.

Soal kerjasama, pihaknya memastikan bahwa media massa yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar telah terverifikasi lengkap oleh Dewan Pers dan informasi media melalui lembaga Nielsen juga ikut menjadi bahan pertimbangan.

Di sisi lain, kata Aziz, semua program tersebut memang didukung anggaran yang cukup besar dari APBD Jabar. Setidaknya dalam setahun, Biro Humas Pemprov Jabar menerima dan mengelola anggaran hingga Rp50 miliar. Pembagiannya, sekitar Rp40 miliar digunakan di dua bidang selain keprotokolan.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengaku kagum atas seabrek program yang telah dilaksanakan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Jabar. Sementara, Biro Humas Pemprov Sumbar sendiri, masih pada tahap memaksimalkan anggaran terbatas dengan target kerja tinggi.

“Humas Pemprov Sumbar posisinya lebih ke juru bicara pemerintah provinsi. Sedangkan untuk pengelolaan informasi berbasis digital dan sebagainya, termasuk PPID berada di bawah Dinas Kominfo,” kata Jasman yang memboyong 23 wartawan asal Sumbar untuk ikut dalam kunjungan studi komparatif ke Jawa Barat.

Meski begitu, kata Jasman, keterbatas anggaran Humas Pemprov Sumbar tentu bukan alasan untuk tidak merealisasikan target dan meraih prestasi. Salah satu upaya memaksimalkan kinerja Humas Pemrpov Sumbar dalam keterbatasan anggaran diantaranya, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kerja para wartawan media massa yang berposko di Kantor Gubernur Sumbar untuk ikut Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Lalu, ikut mengorbitkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas kerja media massa sebagai rekan pemerintah dalam pembangunan.

“Jabar sendiri dengan banyaknya PAD yang diterima tentu anggaran yang dapat dimaksimalkan menjadi program sangat banyak dan fleksibel. Tapi segala yang mungkin diterapkan oleh Humas Pemprov Sumbar, itu akan kami pertimbangkan. Pemprov Jabar pun menyatakan keinginannya untuk menelurkan aturan resmi terkait profesionalitas media massa, sebagaimana Sumbar telah menerapkan Pergub Nomor 30 tahun 2018,” kata Jasman.

Biro Humas Pemprov Sumbar bersama 23 orang wartawan Sumbar saat menggela studi kooperatif ke Biro Humas Pemprov Jawa Barat

(rcc/JPC)