Berita : Jeritan Warga Jakarta Mendapatkan Hak Air Bersih
Wikimedan – Di tengah geliat kota megapolitan Jakarta, persoalan mendapatkan hak air bersih tak kunjung selesai. Umumnya, masalah kelangkaan air bersih di ibu kota paling dirasakan oleh penduduk berekonomi rendah. Tak heran jika mereka terus lantang mendapatkan haknya atas pemenuhan sumber daya air bersih.
Seperti yang diupayakan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Dari 2012, mereka mengajukan menggugat Pemprov DKI Jakarta atas penyerahan pengelolaan air minum dari negara ke pihak swasta yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997.
Seperti yang dialami oleh Erna Rosalina, warga Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengaku sudah dari 2002 bersama masyarakat setempat untuk mencari solusi atas kelangkaan air.
Masyarakat Rawa Badak terbilang sebagai warga yang terparah mendapatkan air bersih. Bahkan, bersama warga sekitar, terus mencari solusi atas masalah krisis air bersih hingga menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah daerah.
“Masyarakat Rawa Badak sangat menderita atas kelangkaan air bersih. Bahkan mereka terpaksa membeli air dari tetangga orang kaya yang punya saluran air 5000 rupiah per jeriken,” ujarnya saat berada di LBH Jakarta, Kelurahan Cikini, Minggu (20/1).
Dia menjelaskan, air bersih dari saluran PDAM tidak bisa mengalir ke rumah-rumah warga. Sehingga warga Rawa Badak terpaksa membeli air bersih untuk kepentingan mandi dan mencuci dari tetangga yang memiliki pasokan air bersih cukup banyak dari pengeboran air tanah.
“Kami terus mendesak agar pemerintah mengeksekusi putusan MA untuk menolak swastanisasi air. Berpihaklah kepada masyarakat kecil. Air itu kebutuhan paling utama dalam kehidupan. Kebutuhan dasar untuk kebersihan dan minum,” pungkasnya.
Erna mengatakan, harga satu jeriken yang dibeli warga hingga Rp 5.000. Harga itu bisa mencapai Rp 10.000 per jeriken apabila kondisi listrik sedang padam.
Kondisi kelangkaan air bersih berangsur terus menerus, maka para perempuan di Rawa Badak mulai membicarakan uang yang dikeluarkan cukup besar untuk air bersih.
“Sampai-sampai kalau beli air, mereka menghemat. Seperti, sisa air buat cuci baju, piring, sayuran atau beras, dipakai untuk mengepel. Kalau untuk minum, kami otomatis beli. Karena tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Hal serupa dialami Suhendi, Warga Jalan Merbabu RT 01 RW 05 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat itu mengeluhkan minimnya debet air pipa saluran PDAM. Selain itu, kualitas air tidak layak minum karena ada kandungan karat besi.
“Dari saluran pipa itu tidak penuh. Hanya seperempatnya saja. Belum lagi kran air dari saluran pusat dibuka secara bersamaan saat malam hari. Jadinya berebut,” kata Suhendi.
Dikatakannya, kondisi itu dialami sejak 2003 lalu. Hingga saat ini, dirinya terpaksa mengandalkan pengeboman air tanah untuk kelangsungan kebersihan. Akan tetapi, untuk kebutuhan minum, Suhendi harus membelinya di warung.
“Saya masih bayar abodemen air PAM. Sebulan sampai Rp 400 ribu. Padahal saya tidak pakai. Kalaupun dipakai, harus pakai tangki air pengedap dulu,” kata dia.
Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, upaya KMMSAJ mengembalikan kedaulatan air kepada negara sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Tuntutannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) nomor 32/K/Pdt/2017.
Upaya selanjutnya adalah, KMMSAJ bersama LBH Jakarta mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melaksanakan putusan MA yang sudah dikeluarkan pada 10 April lalu.
Saat pertemuan dengan KMMSAJ pada 22 Maret 2018 lalu, Anies pun menyatakan suka rela akan melaksanakan putusan tersebut.
“Kami akan mengundang kepada pihak-pihak yang tergugat pada tanggal 4 Februari mendatang untuk membahas kelanjutan putusan MA,” ujar pengacara publik mewakili KMMSAJ, Tommy Albert.
Editor : Bintang Pradewo
Reporter : Wildan Ibnu Walid
Kategori : Berita Nasional
Sumber : https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2019/jeritan-warga-jakarta-mendapatkan-hak-air-bersih