Berita : BPN Sebut Jokowi Curang Singgung Lahan Prabowo, TKN: Itu Soal Keadilan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding capres petahana Joko Widodo curang di debat kedua Pilpres 2019karena menyinggung soal lahan milik Prabowo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya.Pernyataan soal Jokowi curang disampaikan oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso usai debat kedua di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2). Ia menyoroti pernyataan Jokowi yang mengungkit lahan besar Prabowo di Kalimatan Timur dan Aceh Tenah saat berbicara mengenai redistrubisi lahan ke masyarakat.”Ya Pak Jokowi curang nyerang pribadi, nyerang perorangan. Di aturan itu kan tidak boleh menyerang perorangan,” kata Djoko Santoso.Dia membela soal lahan hak guna usaha (HGU) Prabowo itu. Menurut Djoko, semua rakyat Indonesia , termasuk Prabowo, berhak mendapatkan HGU untuk usahanya.”Setiap orang ada berhak mencari hak guna usaha dalam jangka berapa tahun harus dikembalikan ke negara. Lah iya semua kan bisa kok. Mau minta izin pemerintah bisa,” ucap politikus Gerindra itu.Pernyataan Djoko Santoso ditepis Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Ia menegaskan Jokowi tak melakukan kecurangan dengan menyerang pribadi Prabowo.”Kalau dibilang curang soal pernyataan kepemilikan lahan Pak Prabowo dan kemudian diakui juga oleh Pak Prabowo, itu tidak bisa dikategorikan menyerang pribadi. Menyerang pribadi itu kalau misalnya terkait dengan rumah tangga, istri, anak, itu pribadi,” kata Karding saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (18/2/2019).Menurut dia, jumlah kekayaan calon pemimpin masuk dalam kategori yang harus diketahui publik. Karding juga menyebut Jokowi mengungkit soal HGU lahan Prabowo sebagai tanggapan atas pertanyaan eks Danjen Kopassus tersebut mengenai penguasaan korporasi terhadap lahan negara.”Pak Jokowi merespons pertanyaan Pak Prabowo soal penguasaan korporasi-korporasi terhadap lahan dan sebagainya. Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo memiliki lahan sebesar itu terkait soal keadilan, dan bicara soal konsesi redistribusi lahan, bagaimana kita melakukan redistribusi lahan ke masyarakat kalau masih banyak orang atau perusahaan yang menguasai begitu besar lahan,” urai politikus PKB itu.”Ini menyangkut keadilan. Selama ini kan Pak Prabowo sering bicara soal keadilan dan sebagainya tetapi faktanya beliau sendiri memiliki lahan yang luar biasa. Kalau itu dibagi ke rakyat itu akan lebih baik. Artinya jangan menguasai sebesar itu,” sambung Karding.Anggota Komisi III DPR Ini mengatakan, publik juga perlu mengetahui sumber lahan Prabowo yang cukup besar itu. Karding menilai rakyat juga perlu tahu bagaimana bisa Prabowo memiliki HGU sebesar 220 ribu hektar di Kalitm dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah.”Saya kira publik berhak menanyakan, Pak Prabowo memiliki lahan sebesar itu sumbernya dari mana, kapan, dan cara memperolehnya bagaimana, penting publik untuk tahu. Supaya kita semua clear bahwa harta kekayaannya yang kita punya ini tahu sumber, tahu asal, dan sebagainya,” tuturnya.Karding meminta semua pihak melihat substansi dari pernyataan Jokowi mengenai isu lahan ini. Ia berharap apa yang disampaikan capres nomor urut 01 itu tidak dipelintir sedemikian rupa.”Substansi dari seluruh penyampaian Pak Jokowi adalah redistrubisi lahan yang terkait dengan keadilan. Itu poinnya,” tegas Karding. [detik.com]