Berita : Berikut Wawancara Eksklusif Korban Kerja Paksa Beasiswa Taiwan

Wikimedan – Baru-baru ini beredar berita sebanyak 300 mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan, seperti yang diberitakan media lokal Taiwan maupun media tanah air. Penyelidikan awalnya dilakukan oleh anggota Parlemen Taiwan dari partai oposisi Kuomintang, Ko Chih En yang mengaku mendapat laporan tersebut.

Namun berita tersebut langsung dibantah oleh salah satu universitas yaitu Hsin Wu Technology University. Pihaknya memprotes keras pemberitaan yang beredar dan berharap dukungan dari semua pihak.

Wikimedan telah mendapat informasi dari salah satu mahasiswa berisinial A, yang menjadi korban di salah satu universitas yang tidak bisa disebutkan namanya. Dia mengatakan, program ini berawal dari kepala sekolahnya yang memberitahu bahwa ada sebuah badan musyawarah perguruan swasta yang menawarkan program kuliah berbasis magang ke beberapa sekolah swasta maupun negeri dengan iming-iming beasiswa.

Mahasiswa Indonesia di Taiwan seharusnya lebih banyak kuliah daripada melakukan pekerjaan (PIxabay)

Tentu saja, menurut A, pada saat itu sekolah menyambut dengan baik program tersebut karena dari lembaga profit. “Dan tentu ini akan meningkatkan rating sekolah jika ada alumni yang melanjutkan ke luar negeri,” katanya saat dihubungi Wikimedan pada Kamis (3/1).

Sebuah badan musyawarah perguruan itu, hanya bertugas sebagai pemberi informasi ke beberapa sekolah di Jawa Barat. Selanjutnya, proses pendaftaran hingga pemberangkatan diurus oleh sebuah yayasan pengembangan pendidikan.

“Sebagai pendaftar, sejak awal saya dan beberapa teman sudah curiga, sebab proses seleksi yang sangat mudah, hingga pemberkasan paspor yang tidak masuk akal,” lanjutnya.

Kejanggalan yang dimaksud adalah pihak yayasan menyuruh para pendaftar untuk berbohong kepada pihak imigrasi bahwa mereka akan melakukan liburan ke Taiwan. Bahkan, pihak sekolah pun mau mengeluarkan surat pengantar bahwa benar para siswa tersebut akan melakukan liburan ke luar negeri dan dibiayai oleh sekolah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berikut wawancara lengkap dengan korban, A:

Mengapa para siswa harus berbohong?

Para siswa belum menerima Letter of Acceptance (LoA). Hingga hari keberangkatan, para siswa belum mendapatkan LoA dan bahkan belum diberitahu akan masuk jurusan apa. Kami hanya diberitahu, kalau kami diterima di universitas mana saja dan LoA diberikan saat sebelum take off oleh pihak yayasan.

Selama proses sebelum keberangkatan para siswa di karantina untuk pendidikan bahasa selama tiga minggu oleh pihak yayasan. Pada saat itu ada presentasi dari pihak yayasan Taiwan yang pertama kali menggagas program ini yang kemudian di promosikan di Indonesia (Hongfu International Technology co,Ltd) yang bekerjasama dengan yayasan.

Mereka menjelaskan bahwa program ini memfasilitasi, asrama gratis (di awal tidak disebutkan dormitory agent); makan gratis; transportasi gratis; mendapat subsidi sebesar 10.000 Dolar Taiwan Baru.

Namun, setelah sampai di Taiwan fasilitas itu tidak didapat. Bahkan, para siswa diurus oleh sebuah agency BMI yang sejak awal tidak diinformasikan kepada siswa bahwa akan ada pihak ketiga. Hal yang paling membuat kami terkejut yaitu kami ditempatkan di Asrama TKI dan TKA dan mereka non muslim, parahnya kami harus berbagi WC dan wastafel dengan mereka dan asrama harus tetap kami bayar.

Kami juga harus membeli makan, mengurus transportasi secara mandiri. Uang subsidi yang disebut itu ternyata hanya hasil dari kerja para siswa. Bukan pemberian dari kampus maupun pemerintah Taiwan seperti yang disampaikan pada awal pertemuan.

Berapa jam para siswa bekerja?

Siswa di universitas yang sama dengan saya berjumlah sekitar 100 siswa Indonesia. Kami harus bekerja 160 jam per bulan. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah Taiwan mahasiswa asing tidak boleh bekerja lebih dari 80 jam per bulan.

Tetapi, kami terus ditekan harus bekerja mencapai 160 jam per bulan bahkan bisa lebih agar mendapatkan gaji sebesar 22.000 Dolar Taiwan Baru untuk membayar tuition fee, asuransi, pajak pendapatan, asrama, transportasi ke kampus dan perusahaan.

Para siswa komplain ke kampus sebab para siswa seharusnya bekerja lebih sedikit karena sisanya magang. Namun dalam prakteknya, para siswa bekerja seperti karyawan pada umumnya yaitu 160 jam kerja per bulan karena tidak ada perbedaan pekerjaan saat magang dan saat bekerja.

Perlu diketahui, para siswa hanya kuliah satu hari dalam seminggu. Mereka bekerja empat hari dalam seminggu (10 jam per hari).

Apakah para siswa sudah melapor?

Kami sudah melapor kepada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) mengenai kasus ini. Namun belum ada timbal balik secara langsung kepada kami. Mungkin memang terkendala jarak yang lumayan jauh dari KDEI ke kampus kami.

Saya dan teman-teman pernah diwawancarai oleh pihak Departemen Pendidikan Taiwan yang datang ke kampus pada saat itu. Para siswa kecewa karena pihak departemen tidak mengetahui bahwa para siswa bekerja.

Mereka bilang pihak kampus tidak memberitahu mereka. Jadwal kuliah yang pihak kampus berikan kepada departemen juga jauh berbeda dengan jadwal yang kami gunakan. Di sana tertera kami kuliah selama empat hari per minggu padahal kenyataannya hanya satu hari per minggu.

Apakah Kalian disuruh melakukan kerja paksa?

Sebenarnya tidak secara langsung dikatakan kerja paksa. Namun jika siswa mogok kerja maka akan ada surat peringatan dari kampus. Alasannya, siswa harus mempertahankan pekerjaan tersebut karena siswa membutuhkan nilai magang dan uang untuk membayar kuliah, asrama, asuransi, transportasi.

Terkait ada isu soal pemaksaan makan daging babi, kalau di universitas saya tidak ada paksaan tersebut. Di sana disediakan makanan halal di kantin perusahaan.

(iml/JPC)

Kategori : Berita Nasional
Sumber : https://www.jawapos.com/internasional/04/01/2019/berikut-wawancara-eksklusif-korban-kerja-paksa-beasiswa-taiwan