Berantas Ponsel BM dengan Imei, Ini Tanggapan XL Axiata

Jakarta, Wikimedan – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian tengah menggodok kebijakan baru guna memerangi ponsel ilegal yang masih marak beredar di pasaran. Salah satu cara memberantas ponsel BM adalah melalui kebijakan imei.

Kebijakan itu tentu akan berdampak pada jumlah pelanggan operator. Ketika diminta tanggapan mengenai rencana tersebut, XL Axiata menilai butuh evaluasi lebih lanjut.

“Menurut saya kita itu perlu assessment (penaksiran) lebih lanjut. Karena yang harus dipersiapkan sangat banyak,” ucap Dian Siswarini, Presiden Direktur XL Axiata, kepada Wikimedan saat peresmian gerai Xplor XL Axiata Tower, awal September lalu.

Ketika ditanya kesiapan XL Axiata jika benar Kemenperin menerapkan kebijakan nomor imei guna menangkal peredaran smartphone ilegal di tanah air, Dian mengaku belum bisa berkomentar.

“Saya belum bisa mengatakan siap atau tidak siap untuk sekarang,” imbuhnya.

Menurut rencana, jika pemerintah menerapkan kebijakan imei, setiap produk yang nomor imeinya tidak terdaftar (alias BM), maka nomor kartu SIM operator yang dimasukkan ke dalamnya, tidak akan bisa dipakai. Dengan begitu, pelanggan operator juga akan menyusut.

“Kemungkinan iya (jumlah pelanggan menurun). Maka dari itu kita perlu assessment dulu,” tegas Dian.

Seperti diketahui, setiap ponsel memiliki imei sebagai identitas produksi. Ketika nomor imei tersebut terdaftar di Kemenperin, maka ponsel tersebut dinyatakan sah digunakan masyarakat.

Sementara imei ponsel ilegal tidak termasuk ke dalam daftar Kemenperin, sehingga segala fungsi telefoni-nya bisa secara remote di-nonaktifkan.

Hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara contohnya melalui chipset yang ditanamkan atau melalui nomor operator yang digunakan. Jika ponsel terdeteksi memiliki imei tidak terdaftar, maka fungsinya akan dinonaktifkan.

Bagaimana tanggapan Anda dengan usaha pemerintah memberantas produk BM dengan nomor imei?