Babak Baru Negara Bangkrut Sri Lanka

Wikimedan – Babak Baru Negara Bangkrut Sri Lanka. Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka memasuki babak baru. Data terbaru Kamis (16/3/2023) menunjukan ekonomi Negeri Ceylon itu berkontraksi alias minus 7,8% di tahun lalu.

Laporan AFP yang mengutip Departemen Statistik Sri Lanka mengatakan penurunan tahun 2022 merupakan yang terdalam sejak negara itu merdeka 75 tahun lalu. Pada 2021, ekonomi tumbuh 3,5% sementara di 2020 mengalami pertumbuhan minus 4,6% akibat pandemi Covid-19.

“Ini diakibatkan efek mendalam krisis ekonomi, kekurangan daya energi yang sering terjadi, kelangkaan bahan bakar, bahan baku, dan mata uang asing,” ungkap lembaga itu pada rilis.

Meski begitu, data juga menunjukan perbaikan dalam hal inflasi. Tercatat, inflasi turun di level 50% pada Februari 2023, lebih rendah dari rekor 69,8% pada September.

Sebelumnya, krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya memicu protes besar di negara kepulauan itu. Ini memuncak Juli lalu ketika massa menyerbu rumah presiden saat itu Gotabaya Rajapaksa, memaksanya melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri.

Sejak saat itu, sebuah pemerintahan baru bekerja untuk memperbaiki keuangan publik Sri Lanka yang terpukul. Termasuk mengamankan bailout Dana Moneter Internasional (IMF) yang sangat dibutuhkan.

Presiden yang saat ini menjabat, Ranil Wickremesinghe, telah menaikkan pajak dan mengakhiri subsidi bahan bakar serta listrik. Ini untuk meningkatkan pendapatan pemerintah setelah pendahulunya gagal membayar utang luar negeri Sri Lanka senilai US$ 46 miliar (Rp 708 miliar) tahun lalu.

Reformasi tersebut merupakan prasyarat paket penyelamatan senilai US$ 2,9 miliar (Rp 44 triliun) dari IMF, yang diperkirakan akan diselesaikan oleh Sri Lanka minggu depan. Tetapi kenaikan pajak dan harga sama sekali tidak populer, memicu protes dan penghentian industri di seluruh negeri.

Kemarin, sekitar 40 serikat pekerja memperingatkan bahwa mereka merencanakan pemogokan umum minggu depan jika tuntutan untuk konsesi pada program penghematan tidak dipenuhi. Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka dapat berharap untuk tetap bangkrut hingga setidaknya 2026 dan menegaskan pemerintahnya tidak memiliki pilihan selain menerapkan reformasi yang diminta oleh IMF.