Buhari Sos Wakil Ketua HNSI Kabupaten Natuna Anggap Musdalub HNSI Politis dan Ilegal

BATAM, Wikimedan | Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) menjadikan Awang Herman sebagai ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri. Awang terpilih secara aklamasi. Namun hasil musdalub itu kini menjadi polemik. Beberapa pengurus menganggap musdalub itu menghasilkan keputusan-keputusan aneh dan Ilegal.

Wakil Ketua HNSI Kabupaten Natuna Buhari Sos dan Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Karimun, Ferry misalnya mengatakan, penunjukkan PLT Kepengurusan DPC daerah seluruhnya merupakan warga Batam.

“Ini aneh, tersebut terjadi ke pengurusan di daerah. Tidak hanya itu, hal serupa juga terjadi kepada kepengurusan DPC HNSI Natuna, Lingga, Bintan, dan Tanjungpinang dan di Natuna semua Plt DPC nya merupakan orang Batam, Karimun bahkan ada pengurus yang bukan nelayan melainkan pegawai perusahan swasta,” ujarnya, Senin (21/1/2019) saat memberi keterangan kepada wartawan.

Mereka sangsi para pengurus yang ditunjuk tersebut dapat mempertanggungjawabkan permasalahan yang sedang terjadi di DPC masing – masing. ” Yang kami pertanyakan, kenapa pengurus baru semuanya yang ditunjuk orang di luar daerahnya. Contohnya DPC HNSI Karimun, semuanya orang Batam,” katanya lagi.

Ia mengatakan, saat ini tersiar dugaan kepengurusan DPC HNSI yang baru sengaja diisi oleh orang bukan daerahnya masing-masing bermuatan politis dan ilegal.

“Musdalub yang digelar kemarin benar benar ajaib dan aneh terjadi perdebatan, dalam sejarah tak ada musdalub yang selesai dalam hitungan jam saja,” ungkap Buhari .

Ia menyesalkan, DPD HNSI tetap melaksanakan musdalub dan menunjuk Awang Herman sebagai ketua DPD HNSI secara aklamasi padahal tidak sesuai dengan struktur tugas yang ada bagi kami – kami ini, permasalah ini akan kami lanjutkan sesuai dengan peraturan UUD.

“Pada saat kami mempertanyakan hal tersebut, Plt Ketua DPD HNSI Kepri, Anton menjelaskan bahwa mereka tetap melaksanakan hal tersebut. Sudah sesuai dengan pasal 15 AD/ART HNSI,” sebut dia.
Yang anehnya dalam acara Musdalub kepala- kepala Dinas Perikanan tidak diundang.Didalam musdalub ini tidak jalan semestinya sesuai anggaran sistim yang dibuat salah satu kandidat yang kita inginkan.(Indralis)