Dewan Sarankan Pemko Jangan Andalkan TPA, Tapi Siapkan Tabung Pemusnah Sampah

MEDAN Wikimedan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sebutkan Medan menjadi kota terkotor di Indonesia bersama Bandar Lampung dan Manado. Menanggapi hal itu, ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menyarankan agar Pemko menyiapkan tabung perapian untuk memusnahkan sampah.

“Agar secepatknya dipikirkan menyiapkan alat pengelolaan sampah secara mekanis. Kalau APBD tidak mampu, kita bisa menggunakan investor. Pemprov DKI sudah menggunakan alat ini di daerah Sunter, cukup menyiapkan lahan 2,5 hektar, setiap hari sampah bisa dimusnahkan,” kata Ketua Henry Jhon kepada wartawan, Selasa (15/1/2018).

Menurut dia, kalau Medan mesih mengandalkan tempat penampungan akhir (TPA) sudah tidak memungkinkan lagi. Mengingat jumlah penduduk makin banyak, luas lahan tidak bertambah, sementara untuk TPA membutuhkan tanah yang luas.

“Hasil pembakaran sampah bisa digunakan untuk membuat batako, pupuk bahkan menjadi bahan pembangkit listrik (energi terbarukan). Mungkin pihak JLHK melihat yang kotor itu di TPA, memang kalau kita lihat sangat jorok dan bau, bisa menimbulkan wabah penyakit bagi warga sekitar TPA,” ungkapnya.

Sementara Ketua Fraksi P Golkar H Ilhamsyah mengatakan, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar tidak ada menyebutkan Medan sebagai kota terkotor. Hal tersebut sudah dikonfirmasinya kepada Kadis Kebersihan dan Pertamanan Medan, Husni.

“Husni bilang, Menteri KLHK hanya menyebutkan, penanganan sampah di Medan belum standart. Masih open dumping, artinya, sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir. Seharusnya, begitu sampai di TPA, sampah harus ditanam. Sementara TPA kita hanya satu titik, yakni di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan,” terang Ilhamsyah.

Ketua Komisi D, Abdul Rani menyarankan, Husni, Kadis kebersihan dan Pertamanan harus fokus terhadap sampah dengan memberdayakan Kasubag atau Kasubsisnya. Jangan hanya bidang pertamanan yang diperhatikan, sementara persoalan sampah diabaikan.

Hal senada diucapkan mantan Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong. Wakil Seketaris Fraksi P Demokrat ini menyarankan agar, kawasan-kawasan yang paling kotor adalah pasar tradisional.

“Ini tidak hanya urusan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dirut PD Pasar harus ikut bertanggung jawab tentang masalah persampahan yang ada di pasar-pasar tradisional. Permasalahan ini harus segera diatasi, malu kita kalau sampai pemerintah pusat mengatakan Medan Kota terkotor di Indonesia,” imbuhnya.(er)