Usai Dilantik Pakde Karwo, Wali Kota Mojokerto Fokus Atasi Banjir

Wikimedan– Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik Ika Puspitasari sebagai Wali Kota Mojokerto, Senin (10/12). Setelah dilantik, Ika tidak bisa berleha-leha. Dia langsung dihadapkan dengan beberapa tugas pemerintahan yang harus segera diselesaikan.

Pertama adalah berkonsultasi dan membuat perjanjian dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, atau pengacara negara. Sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konstitusi.

“Agar semua permasalahan dapat dibicarakan. Terutama, membuat perjanjian. Memang itu tugas kami,” terang Soekarwo di gedung Grahadi usai melantik Ika.

Kedua, Wali Kota Mojokerto yang baru juga perlu berkonsultasi dengan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi tersebut seputar pengelolaan keuangan dan anggaran.

Selain itu, Ika juga perlu berkonsultasi ke Badan Pengawas Keuangan. Yakni, terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Menurut Soekarwo, banyak permasalahan yang akhirnya menjerat beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Antara lain, masalah pemerasan dan suap yang berujung korupsi.

“Itu yang nggak bisa masuk di dalam sistem administrasi. Itu integritas. Makanya, (Wali Kota Mojokerto) perlu berkonsultasi dengan KPK, karena kaitannya dengan pertanggung gugatan kepada masyarakat,” tambah pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Merespon arahan Pakde Karwo tersebut, Ika mengaku akan segera berkoordinasi dengan beberapa pemimpin daerah di Jatim. Dia juga akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto. Termasuk melibatkan KPK pada tiap kebijakan yang dikeluarkan selama dirinya memimpin Kota Mojokerto.  

“Hari kedua nanti, saya akan mengadakan istighotsah sekaligus berkoordinasi dengan para tokoh agama, legislatif, dan forum komunikasi pimpinan daerah yang lain. Supaya Mojokerto dapat semakin maju,” ucap Ika.

Soal program kerja, Ika menyatakan akan mulai melakukan beberapa hal yang terkait pembenahan kota Mojokerto. Salah satunya adalah infrastruktur. Menurutnya, banjir yang kerap melanda Kota Mojokerto harus segera diselesaikan.

Meski sistem drainase di kota Mojokerto sudah tergolong baik, Ika mengakui bahwa masih ada pembangunan yang kurang terkendali.

“Maka sistem drainase akan kami fungsikan kembali sesuai dengan tata kotanya. Mumpung ini musim hujan, kalau kami dapat menyelesaikan, dampaknya akan dirasakan warga,” lanjutnya.

Tak hanya masalah infrastruktur, Ika juga akan memperhatikan pembangunan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, dan isu strategis lain.

(HDR/JPC)