Sanksi Sosial Pelaku Match Fixing Adalah Dikucilkan

Wikimedan – Pelaku pengaturan pertandingan di sepak bola Indonesia sangat sulit untuk diseret ke ranah hukum pidana. Mereka, para pelaku pengaturan pertandingan di Indonesia, hanya akan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan.

Dugaan pengaturan pertandingan kembali menyeruak di Indonesia. Kasus ini bermula dari kicauan manajer Madura FC Januar Herwanto. Januar menyeret anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hidayat. Hidayat sudah mengundurkan diri pada Senin (3/12) kemarin.

Bagaimana agar sepak bola Indonesia benar-benar bersih dari pengaturan pertandingan, alias match fixing ini? Mungkinkah masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia?

Menurut Wakil Komisi Disiplin (Komdis) Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) Makin Rahmat, hal itu sulit untuk terjadi. “Menurut saya sulit. Karena faktor pembuktian dan memenuhi unsur suap. Kecuali bila tertangkap tangan,” ujar Makin kepada Wikimedan.

“Faktor lainnya, apa mungkin yang menyuap dan penerima suap mengakui hal itu. Jadi, tidak cukup pada pembuktian dugaan pidana. Rule of the game serta statuta harus menjadi bagian tidak terpisahkan,” imbuhnya.

Sementara itu, menurut Sekretaris Umum (Sekum) Asprov PSSI Jatim Amir Burhannudin, saksi yang diterima oleh pelaku pengaturan pertandingan masih berupa sanksi sosial. Mereka akan dikucilkan di sepak bola Indonesia.

“Ada efek jera. Setidaknya mereka sudah terasing oleh komunitas di persepakbolaan Indonesia. Mereka pasti dikucilkan. Menurut saya bebannya sudah sangat luar biasa,” terang mantan Wakil ketua Komite Adhoc Reformasi PSSI Provinsi itu.

(saf/JPC)