Jak Lingo Sulit Diterapkan, Antar Stake Holder Susah Sepakat

Wikimedan – Sistem transportasi yang terintegrasi dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui program Jak Lingko. Nantinya, adanya ketersambungan antar moda transportasi baik bus, kereta dan mikrolet.

Pengamat Transportasi, Deddy Herlambang melihat Ibu Kota Jakarta masih sulit menerapkan sistem transportasi yang terintegrasi. Sebab, sarana prasarana belum memadai.

“Integrasi tiket, integrasi infrastruktur atau sarana masih sulit. Kita ambil contoh Damri sudah lama kalau misalnya integrasi ya bus Transjakarta harusnya masuk stasiun, seperti Damri masuk Bandara kayak gitu, nyatanya tidak,” terangnya kepada Wikimedan, Sabtu (13/10).

Deddy melihat sarana dari moda satu ke yang lain belum terhubung, masih terpisah-pisah. Jika belum ada jalur penghubung misalnya antara stasiun dan halte busway itu belum dapat dikatakan integrasi.

“Kalau tidak didukung kanopi atau jalan pedestrian yang aman dan nyaman itu bukan integrasi. Misalnya dekat 50 m seperti di Gambir tapi pejalan kaki harus muter, jalan jauh hujan kehujanan, panas kepanasan itu bukan integrasi,” terang Deddy.

“Kalau integrasi walaupun jauh ada koridornya menyambung, entah itu kanopi atau pedestrian benar-benar ada konektivitas,” tambahnya.

Sementara itu, pengadaan ini perlu adanya kesepakatan antara stake holder. Namun menurutnya, PT Kereta Api Indonesia menjadi yang paling sulit untuk berkoordinasi terkait jalur penghubung dengan moda transportasi lain.

“Pernah ada komunikasi bilang ke PT KAI suruh membuat cekungan jalur bus masuk Tanah Abang, tapi PT KAI bilang oke oke, sampai sekarang juga tidak ada lanjutnya. Jadi masalah koordinasi antar intern antar lembaga itu juga buntu,” tutur Deddy.

Deddy menyarankan jika memang Pemprov DKI mau mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, antar stakeholder harus disamakan suaranya. Sehingga, tidak ada kata progress yang menggantung dan semuanya dapat terjadi sesuai target.

“Saya lihat semuanya bisa antar lembaga, Pemerintah, Damri dan yang lain bisa BPTJ, Dinas Perhubungan nggak masalah. Tapi hanya PT KAI kadang yang sulit, manajemennya kolonial soalnya,” tandasnya.

(rgm/JPC)