Penanggulan Bencana Tidak Andalkan APBN, Wagub Sumsel: Tidak Masalah

Wikimedan– Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta kepada seluruh daerah agar penanggulangan bencana tidak lagi mengandalkan APBN. Selain anggaran yang terbatas, mekanisme pencairan untuk pengajuan tambahan dana membutuhkan waktu sekitar dua pekan.

Menanggapai hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengaku tidak mengetahui persis berapa besar anggaran penanggulangan bencana yang telah dianggarkan APBD Sumsel. Namun menurutnya, dana baru dikeluarkan ketika ada suatu bencana di Sumsel. “Jadi menurut saya tidak ada masalah,” katanya saat ditemui di kantor Pemprov Sumsel, Kamis (11/10).

Mawadi mengatakan, salah satu bencana yang menjadi langganan di Sumsel adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hampir setiap tahun Sumsel dilanda karhutla. Bahkan, sejak awal tahun hingga sekarang, jumlah lahan yang terbakar mencapai 7,7 ribu hektare.

Kendati demikian, tidak semua anggaran bencana dikucurkan untuk mengatasi karhutla. Pemprov Sumsel tetap akan menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan.

Misalnya disesuaikan dengan luasnya lahan yang terbakar. Atau menyesuakian dengan jumlah titik api. “Kalau memang kurang mungkin baru akan dibantu,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Ansori mengakui, saat ini banyak dana yang dikeluarkan dalam penanganan karhutla dari APBN dan bantuan pihak ketiga. Meskipun begitu, dia tidak mengetahui detail berapa besaran dana tersebut. Sebab pihaknya bukan menerima dalam bentuk uang, melainkan berupa teknologi seperti BPPT. “Jadi kami tidak tahu besaran dan yang dikucurkan dari APBN,” sebutnya.

Bantuan yang diterima dari APBN antara lain pompa, selang, teknologi TMC oleh BPPT, serta pesawat untuk waterboombing. Menurutnya, memang lebih baik jika dana penangulangan bencana dibebankan ke daerah. ”Sebab jika dibebankan ke daerah maka belanja untuk bencana dapat tepat sasaran,” imbuh Ansori.

(lim/JPC)