Tenaga Kesehatan Mulai Dampingi PPK

Wikimedan – Jatuhnya korban ratusan penyelenggara pemilu memang membawa duka. Meski demikian, ada sejumlah hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan.
Salah satunya memastikan agar tidak sampai jatuh korban tambahan di sisa waktu penghitungan suara secara manual. Terutama pada penghitungan di level kecamatan.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman seusai diskusi publik di kawasan Jakarta Pusat kemarin (27/4). Saat ini pihaknya sedang mengantisipasi agar tidak ada tambahan petugas yang gugur. Khususnya di level PPK. “Banyak pihak sekarang memberi peran melayani dan menjaga kesehatan petugas penyelenggara pemilu dengan lebih baik,” terangnya.
Di beberapa kota, sejumlah RS kepolisian stand by di berbagai kecamatan untuk memberikan layanan kesehatan. Begitu pula puskesmas-puskesmas di daerah. “Ini bagian kontribusi komponen bangsa untuk menjaga agar proses pemilu berjalan dengan baik,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.
Arief juga mengimbau RS-RS di daerah agar berpartisipasi membuka layanan kesehatan. Dengan begitu, apabila ada penyelenggara pemilu yang mengalami gejala gangguan kesehatan, RS terdekat bisa langsung menangani. Arief beralasan, kondisi semacam itu tidak akan mampu diatasi KPU sendirian.
Aparat kepolisian yang ikut menjaga penghitungan suara di PPK juga mendapat pemeriksaan kesehatan dari tenaga medis. (MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)
Pada saat yang sama, KPU sedang mengonsep bentuk layanan kesehatan yang lebih formal dan terstruktur untuk jangka pendek. Rekapitulasi suara di kecamatan masih berlangsung sekitar sepekan ke depan. Setelah itu, tugas PPK tidak bisa dinyatakan selesai begitu saja. “Mereka harus mengirim dokumennya ke kabupaten/kota dan harus ikut rapat (pleno) di kabupaten/kota tersebut,” tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.
Hingga saat ini, tambah Arief, pihaknya belum berbicara langsung dengan instansi terkait di tingkat pusat seperti Kemenkes. Meskipun, Kemenkes telah berinisiatif menginstruksi jajaran untuk memantau kondisi penyelenggara pemilu. “Tapi, mungkin komunikasi antar-sekretariat jenderal sudah dilakukan.”
Saat ini Arief belum mau membicarakan program jangka panjang untuk pemilu berikutnya. KPU masih berfokus menyelesaikan tugas rekapitulasi suara hingga tingkat nasional. Setelahnya baru bisa dievaluasi apa saja kekurangan pemilu kali ini, termasuk dalam hal beban kerja penyelenggara.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, problem kelelahan yang berujung meninggalnya sejumlah petugas pemilu tidak bermula saat pemungutan suara. Jauh sebelum itu, mereka harus bekerja secara simultan. Mulai membangun TPS, mengirim undangan, hingga menunggu atau mengambil logistik pemilu.
Beberapa di antaranya bahkan baru mendapat logistik beberapa jam menjelang pemungutan suara. Beban lainnya baru terjadi saat pemungutan suara. “Situasi TPS baru dibuka itu sebenarnya biasa saja. Tapi kemudian misalnya ada logistik yang kurang, kan langsung (membuat) spaneng, stres,” terangnya.
Afif menuturkan, penghargaan terbaik bagi para petugas pemilu yang gugur adalah melanjutkan dan menyelesaikan tugas mereka sebaik-baiknya. Setelah tuntas, baru diadakan evaluasi untuk jangka panjang. “Pasca kejadian ini saya kira (perlu dipikirkan) bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem yang efisien dan tidak melelahkan,” tambahnya.
Sementara itu, kemarin merupakan hari terakhir pelaksanaan pemilu ulang, lanjutan, dan susulan (PSU, PSL, PSS). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, secara keseluruhan total rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara setelah 17 April sebanyak 2.720 TPS. “Untuk PSU ada 702 TPS,” terangnya. Rekomendasi PSL mencapai 883 TPS dan PSS mencapai 1.135 TPS.
Penjelasan tersebut diamini Arief Budiman. Menurut dia, dari tiga jenis pemilihan itu, sebagian besar sudah terlaksana beberapa hari belakangan. “Yang sudah dilaksanakan itu 60 persen lebih,” ucapnya. PSU merupakan dampak kelalaian atau bahkan dugaan kecurangan yang melibatkan oknum KPPS.