Nelayan Teluk Jakarta Dukung Pembangunan Giant Sea Wall Dikaji Ulang

Wikimedan – Wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW) mendapat dukungan dari nelayan. Mereka menilai jika tanggul raksasa itu terbangun justru akan semakin merugikan nelayan.

Seperti yang disampaikan seorang nelayan yang sudah lebih dari sepuluh tahun berada di pesisir Muara Angke, Salim, 55. Menurutnya jika ada tanggul raksasa di Teluk Jakarta, limbah dari berbagai sudut di kawasan Muara Angke tidak bisa keluar ke laut lepas.

“Loh, kalau ada tanggul disitu (Kamal Muara) nanti limbah dari sekitaran sini tidak bisa ke laut lepas lah, akan sangat menggangu para nelayan di sini nantinya,” kata Salim kepada Wikimedan, Senin (1/10) kemarin.

Kendati demikian, Salim yang merupakan nelayan rantau asal Brebes itu mengaku, dirinya hanya bisa pasrah jika memang tanggul raksasa itu jadi dibangun. Karena dirinya  merasa hanya rakyat kecil dengan penghasilan minim.

“Kalau ada pembangunan apapun yang merugikan, saya hanya bisa pasrah. Karena pemerintah itu yang mengatur itu semua kan, saya ini cuma rakyat kecil,” ujarnya.

Sementara itu Salim menilai, ada atau tidak adanya tanggul raksasa di Teluk Jakarta, tidak akan berpengaruh terhadap fenomena alam yakni banjir rob. 

“Tapi menurut saya, ada atau tidak adanya tanggul itu tidak akan berpengaruh terhadap banjir rob. Karena itu merupakan faktor alam, air laut pasang. Itu (tanggul raksasa) nggak akan bisa membendung pasti akan diterjang. Siapa yang bisa melawan alam?” kata Salim.

Sebelumnya, Anies meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali mega proyek National Integrated Coastal Development (NCICD). “Tanggul yang luas didepan sana, Greatest Sea Wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang,” ucap Anies.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan pada tahun 2030 Jakarta akan tenggelam tanpa adanya NCICD. “Diperkirakan seluruh Jakarta Utara akan tenggelam dibawah permukaan laut pada tahun 2030,” ucap Presiden pada pertemuan kabinet terbatas Rabu (27/04).

Mega proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk mengamankan daratan ibu kota. Pasalnya kondisi muka tanah di Jakarta terus mengalami penurunan setiap tahunnya. 

(dik/JPC)