Mengembalikan Harapan Politik

MINGGU sore, 20 Oktober 2019, secara resmi Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019–2024. Setelah memperkenalkan nama-nama di jajaran kabinet, hal selanjutnya yang menanti adalah setumpuk pekerjaan rumah.Salah satunya adalah prioritas di bidang politik. Apabila kita ringkas berbagai tugas politik yang menanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan, inti sari tugas itu adalah merawat demokrasi.Awal periode kedua kepemimpinan Jokowi saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan harapan politik rakyat Indonesia bahwa negerinya dipimpin pemerintahan yang berkomitmen terhadap agenda demokrasi, selain mendorong pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Terkait dengan keseimbangan antara kerja ekonomi dan merawat demokrasi, ada baiknya sejenak kita menoleh sejarah jauh ke belakang.Di salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Sumeria (saat ini dikenal sebagai kawasan Iraq), terekam sebuah kisah yang kemudian dikenal dengan epos Gilgamesh. Gilgamesh adalah raja perkasa yang menguasai negara-kota Uruk.Dia dikenal membangun negerinya dengan baik. Stabilitas politik terjaga dari ancaman teror dan perdagangan maupun pelayanan publik tumbuh pesat. Namun, di balik keberhasilan itu, Gilgamesh juga dikenal sebagai tiran. Rakyatnya hidup dengan penuh ketakutan.Dia tega memisahkan anak laki-laki dari ayahnya untuk dibunuh atau mengambil seorang perawan dari keluarganya. Dan, tidak ada yang berani melawan. Perlahan-lahan kemakmuran Uruk terhambat oleh teror sang raja.Kisah Gilgamesh tersebut kemudian dipungkasi keputusan para dewa, setelah mendengar keputusan warga Uruk, untuk menciptakan makhluk kesatria baru. Makhluk itu memiliki kekuatan dan kecerdasan setara Gilgamesh yang bertugas menjaga masyarakat Uruk dari tirani sang raja.Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019) dalam karyanya, The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate Liberty, membaca legenda Gilgamesh sebagai metafora politik. Gilgamesh ibarat institusi negara yang kuat. Sementara itu, sosok pahlawan yang diciptakan oleh para dewa untuk melindungi warga Uruk adalah institusi masyarakat sipil. Yang juga memiliki kekuatan setara dengan negara agar stabilitas, kemakmuran, dan demokrasi dapat berjalan harmonis.Pemerintahan Indonesia saat ini tentu bukanlah tiran seperti Uruk di bawah Gilgamesh. Karena itulah, harapan akan politik demokrasi masih dapat dirawat kembali di republik ini.Jika kita memotret dua di antara lima agenda prioritas kebijakan Presiden Jokowi seperti yang dia utarakan dalam pidato pelantikan, keduanya berhubungan erat dengan demokrasi. Agenda-agenda tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Tumbuhnya SDM masa depan pemilik negeri ini yang cerdas dan arif membutuhkan tatanan politik yang menjamin kebebasan berpendapat.Dari tatanan politik yang bebas dominasi itulah bakal lahir generasi penerus yang mampu berpikir merdeka. Yang tidak sekadar sanggup bersaing dalam persaingan global, tapi juga mampu mengoreksi sekaligus melampaui capaian tatanan politik dan sosial kita saat ini.Menurut Martha C. Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, lingkungan demokrasi diperlukan setiap anak bangsa untuk mengembangkan talenta. Dan, membuat peradaban negerinya lebih baik.Membela DemokrasiTugas politik lain yang perlu mendapat perhatian, bagaimana negara menghadapi persoalan fanatisme politik identitas. Benar bahwa negara demokrasi memiliki hak membela diri dari musuh-musuh politik yang menghendaki kehancuran.Demokrasi tidak bisa membiarkan begitu saja kekuatan yang memanfaatkan kebebasan untuk menghancurkan dirinya. Namun, penyikapan negara terhadap ancaman fanatisme berbasis identitas juga tidak boleh eksesif.Yang perlu dikedepankan adalah pendekatan persuasi budaya untuk mengisi ruang kosong pembentukan karakter dalam horizon pendidikan kita. Apalagi jika kita merujuk pada tradisi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di sana, pendekatan budaya terlembagakan dalam pengajaran liberal art. Pemerintah perlu mengelaborasi model pendidikan yang mengajarkan respek dan kebinekaan berbasis kearifan-kearifan lokal untuk menghadapi gelombang fanatisme.Tugas penting lain yang memperlihatkan relevansi dari agenda demokrasi adalah seruan Presiden Jokowi untuk mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Di Indonesia, pengertian transformasi ekonomi yang fundamental adalah perubahan dari corak ekonomi yang bergantung pada watak oligarkis dan rent seeking menuju tatanan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan inisiatif sosial-ekonomi masyarakat.Transformasi ekonomi membutuhkan ruang politik demokrasi yang dapat membantu institusi negara dengan dukungan warga negara membersihkan kekuatan-kekuatan korup yang mengancamnya. Dalam konteks itulah hendaknya Presiden Jokowi mendengarkan seruan dari berbagai tokoh bangsa maupun aksi kaum muda untuk memperkuat institusi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.Pada akhirnya, Indonesia ke depan masih memiliki harapan yang luas. Presiden Jokowi sebagai pemimpin perlu diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan rumahnya. Baik dengan dukungan maupun kontrol rakyat. (*)*) Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, Direktur Initiative Institute