Jakarta Dinobatkan Sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik

Wikimedan – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam rentang waktu 2009-2017. Hasilnya diketahui penilaian demokrasi bangsa angkanya naik turun, di kategori sedang, atau di level penilaian 60-80.

Kepala BPS, Kecuk Suharyanto mengatakan IDI pada 2017 mengalami peningkatan dari dari 2016 lalu. Dari angka 70,09 naik menjadi 72,11. Hal ini dianggapnya sebagai angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

“Pada 2017 angka IDI 72,11 dengan angka ini kehidupan demokrasi di Indonesia masih di level sedang dibanding 2016 ada peningkatan di sana tentunya kabar ini menggemberikan,” ujar Kecuk di Grand Sahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Kamis (13/12).

Kecuk menerangkan, dari 34 provinsi di Indonesia tidak ada satupun yang mendapat penilaian IDI berkategori buruk. Kebanyakan berada di level sedang.

“Sebaliknya, dari 34 provinsi baru ada 4 Indeks Demokrasi Indonesia berkategori baik nilainya di atas 80, di mana posisi pertama DKI Jakarta,” imbuhnya.

Di posisi kedua ditempati Daerah Istimewa Jogyakarta, disusul provinsi Kalimantan Utara, dan di posisi empat ada Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan IDI di 2017 terjadi karena peningkatan di dua aspek demokrasi. Yaitu aspek kebebasan sipil yang meningkat akibat ada kebebasan berkeyakinan. Dan aspek kedua ada kebebasan dari perbuatan diskriminasi.

Selain itu aspek lembaga demokrasi juga ikut meningkat signifikan. Ditandai dengan naiknya peran DPRD, peran partai polilitik dan peran birokrasi pemerintah.

Namun, dalam meningkatnya IDI nyatanya ada pula aspek yang mengalami penurunan. Yaitu pada aspek hak politik. Hal ini menjadi catatan penting mengingat Indonesia akan masuk tahun politik 2019.

“Kita mesti waspada karena Aspek hak-hak politik justru menurun,” kata Kecuk.

IDI 2017 juga masih menyisakan indikator buruk. Yaitu masih adanya ancaman dengan kekerasan untuk menghambat kebebasan pendapat, masifnya demonstrasi bersifat kekerasan, masifnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan belum transparansinya APBD oleh Pemda.

Sebagai informasi, IDI merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Komponen IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. IDI mulai disusun sejak 2009 bekerjasama dengan BPS dengan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri dan di bantu dengan tenaga ahli.

(sat/JPC)