Amnesty International Cabut Penghargaan HAM Tertinggi Aung San Suu Kyi

Wikimedan – Amnesty International mencabut penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) tertinggi, yaitu Ambassador of Conscience yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada 2009. Hal itu dilakukan karena pengkhianatan pemimpin Myanmar tersebut terhadap nilai-nilai yang pernah dibelanya.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo telah mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut pada Minggu (11/11). Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa Aung San Suu Kyi tidak menggunakan otoritas politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan, walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah.

Menurut Naidoo, Suu Kyi justru menutup mata terhadap kekejaman militer Myanmar dan meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.

“Sebagai Ambassador of Conscience, harapan kami adalah anda melanjutkan otoritas moral anda untuk menentang ketidakadilan di manapun anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri,” kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut.

“Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari anda,” kata Kumi menambahkan.

Selain itu, Aung San Suu Kyi membiarkan pelanggaran HAM terjadi sejak menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada April 2016. Pemerintahannya aktif terlibat dalam atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM yang terus berulang.

Amnesty International telah berulang kali mengkritisi kegagalan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya dalam menentang kejahatan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya, di negara bagian Rakhine yang telah tinggal dalam sistem segregatif dan diskriminatif, yang setara dengan politik apartheid di Afrika Selatan selama bertahun-tahun.

Pada saat kekejaman terhadap Rohingya berlangsung pada 2017, militer Myanmar membunuh ribuan, memerkosa perempuan dan anak perempuan, menahan dan menyiksa laki-laki dewasa dan anak-anak, serta membakar ratusan rumah dan perkampungan sehingga rata dengan tanah.

Terhitung sebanyak 720.000 warga etnis Rohingya melarikan diri mencari perlindungan ke Bangladesh. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar pemimpin senior militer Myanmar diinvestigasi dan diadili atas kejahatan genosida di negara tersebut.

Pemerintahan Aung San Suu Kyi secara aktif telah membangkitkan permusuhan terhadap Rohingya dengan cara melabeli mereka sebagai “teroris”, menuduh mereka membakar rumah mereka sendiri dan mengutuk karena memalsukan pemerkosaan. Sementara itu, media pemerintah juga memuat banyak tulisan-tulisan yang menghasut dan tidak manusiawi karena menggambarkan Rohingya sebagai kutu manusia yang menjijikkan dan duri yang harus ditarik keluar.

“Kegagalan Aung San Suu Kyi untuk berbicara membela Rohingya adalah salah satu alasan mengapa kami tidak bisa lagi menjustifikasi untuk mempertahankan statusnya sebagai Ambassador of Conscience,” tegas Kumi Naidoo.

Sebelumnya, Amnesty International menganugerahi penghargaan HAM tertinggi Ambassador of Conscience pada 2009 kepada Aung San Suu Kyi atas perjuangannya yang secara damai membela demokrasi dan HAM di Myanmar. Pada saat itu, dia dipenjara dalam tahanan rumah. Amnesty International memberi penghargaan tersebut pada saat Aung San Suu Kyi masih berada di dalam penjara.

Tepat delapan tahun yang lalu, dia dibebaskan dari penjara. Ketika Aung San Suu Kyi akhirnya bisa menerima penghargaan tersebut secara langsung di 2012, dia menitipkan pesan kepada Amnesty International, “Jangan pernah berhenti mendukung kami dan bantu kami menjadi negara di mana harapan dan sejarah menyatu,” katanya.

“Amnesty International mengamini permintaan Aung San Suu Kyi tersebut dengan sangat serius dan oleh karena itulah kami tidak pernah berhenti bersuara atas pelanggaran HAM di Myanmar. Kami akan terus melanjutkan perjuangan keadilan dan HAM di Myanmar, dengan atau tanpa Aung San Suu Kyi,” kata Kumi Naidoo.

(iml/JPC)