Pembangunan Bandara Bali Utara Kembali Mencuat Setelah Lama Redup
Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng kembali menjadi sorotan setelah beberapa tahun tidak terdengar kabar perkembangan signifikan. Kini proyek ini kembali mendapatkan momentum dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025di teken Presiden Prabowo Subianto.
Reaksi Pemerintah Daerah
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut posifit masuknya bendara ke dalam RPJMN, menyebutnya sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Bali, terutana di wilayah utara dan barat Pulau Dewata.
Sementara itu, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjida, menegaskan kesiapan daerah untuk mendukung, namun meminta agar proses penentuan lokasi dilakukan dengan koordniasi intensif antara Pemkab, Pemprov, hingga pemerintah pusat.
Sorotan Infrastruktur Pendukung
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyoroti perlunya kesiapan infrastruktur pendukung dan ketersediaan rute penerbangan agar bandara tidak mangkrak setelah dibangun. Beliau menekankan pentingnya komunikasi dengan maskapai serta ketersediaan jalan akses, akomodasi dan atraksi wisata untuk menjamin bandara beroperasi efektif.
Kajian Lingkungan, Budaya, dan Sosial
Akademisi dari STAHN Mpu Kuturan Singajara, Dr. I Putu Mardika, mengingatkan bahwa proyek ini harus melalui kajian mendalam dari berbagai aspek ekonomi, pariwisata, dan budaya. Ada potensi pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi, lapangan kerja konstruksi, transportasi, dan pariwisata alternatif seperti Lovina dan Muduk. Namun, disertai risiko homogenisasi budaya, degradasi lingkungan, dan Munduk. Namun, disertai risiko homogenisasi budaya, degradasi lingkungan, dan tekanan komersialisasi jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Kemitraan dan Pendanaan
PT Bandara Internasional Bali Utara ( BIBU), melalui Direktur Utamanya Panji Sakti, menyebut lokasi Kubutambahan sebagai area ideal dan mengatakan seluruh persiapan teknis termasuk pembiayaan telah siap. Menurutnya, investor dari China telah siap membiayai proyek senilai sekitar Rp 50 triliun tanpa membebani APBN. Pernyataan ini kembali ditegaskan pada Juni 2025, ketika Panasonic menyebut groundbreaking dapat dilakukan “dalam hitungan bulan”.
Dukungan Pemerintah Pusat
Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan bandara dengan alasan bahwa infrastruktur tersebut akan mempercepat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Bali Utara.
Sedangkan Menteri PU, Dody Hanggodo, pernah menyebut bahwa kajian kelayakan sudah selesai dan sekarang menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo.
Kontroversi dan Kritik
Namun, tidak semua pihak sepakat, Politisi PDIP, Bane Raja Manalu, khawatir pembangunan bandara dapat mempercepat overtourism, merusak prinsip Tri HIta Karana, hingga meningkatkan dindakan negative wisatawan jika jalur penerbangan low-cost carrier dibuka tanpa kontrol ketat. Kritik ini menyoroti pentingnya menjaga identitas budaya, tatanan sosial, dan kualitas lingkungan Bali.
Tantangan Mendatang
Secara garis besar, realisasi Bandara Bali Utara menghadapi beberapa tantangan utama:
- Penentuan dan penetapan lokasi, meski Kubutambahan menjadi kandidat favorit, perlu kajian teknis dan persetujuan bersama.
- Koordinasi multi level dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat, serta maskapai dan investor.
- Infrastruktur pendukung jalan tol, akomodasi, dan sistem transportasi lokal.
- Sustainabilitas sosial budaya, menjaga kelestarian budaya lokal, lingkungan dan inklusi masyarakat.
- Model bisnis bandara, agar maskapai turut serta dan bandara mampu beroperasi secara mandiri tanpa beban dana publik.
Kesimpulan
Setelah lama tak terdengar perkembangan berarti, pembangunan Bandara Bali Utara kembali mencuat kuat pada 2025. Dukungan politik yang solid, status masuk RPJMN, kesiapan pendanaan, serta momentum awal peletakan batu pertama menjadi tanda nyata bahwa pembangunan dapat segera dimulai.
Namun tantangan berupa penyusunan rencana matang dari lokasi, infrastruktur, maskapai, hingga pelibatan masyarakat harus dituntaskan agar bandara ini tidak hanya simbol, tetapi menjadi sumber kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya bagi Bali Utara.