Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP

Wikimedan.com. Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP .Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait lenyapnya sederet nama anggota DPR dalam vonis korupsi e-KTP. Hilangnya nama-nama tersebut terungkap saat Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan vonis untuk dua terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto.

Awalnya, ada 13 nama anggota DPR dari 38 pihak yang diduga menerima duit e-KTP di tuntutan maupun dakwaan jaksa. Di vonis itu, tersisa 19 pihak yang masih disebut hakim. Sebagian besar nama yang menghilang merupakan anggota DPR aktif, ataupun eks anggota DPR.

Jejeran nama dimaksud majelis hakim ikut nikmati uang korupsi project e-KTP. Cuma saja, beberapa nama itu banyak yang berlainan dari apa yang dibeberkan jaksa KPK dalam surat tuntutan ataupun dakwaan.

Awalannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menerangkan mengenai penerimaan uang yang diperoleh Irman serta Sugiharto. Majelis hakim mengatakan Irman sebagai bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri terima uang USD 300 ribu dari Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong. Diluar itu Irman juga terima USD 200 ribu datang dari Sugiharto, bekas Direktur Pengelolaan Info serta Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

” Terdakwa 2 Sugiharto, (terima) uang sebesar 30 ribu USD yang datang dari Paulus Tannos (Dirut PT Sandipala Arthaputra), serta uang 20 ribu USD datang dari Johannes Marliem. Beberapa uang itu lalu dibelikan Honda Jazz, ” kata hakim anggota Anwar waktu membacakan analisis yuridis dari unsur dengan maksud untungkan sendiri, orang yang lain serta/atau korporasi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Diluar itu, hakim Anwar juga mengemukakan pihak-pihak beda yang dimaksud terima aliran dana korupsi e-KTP. Cuma saja, beberapa nama itu berkurang apabila dibanding dengan tuntutan yang dibikin jaksa KPK. Beberapa besar beberapa nama itu seakan ‘hilang’ seperti Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Olly Dondokambey, Agun Gunandjar, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, serta banyak sekali lagi.

“Kita akan memeriksa (majelis hakim) ada proses yang harus dilewati l, karena harus ada pemeriksaan saksi-saksi dan bukti. Dan mungkin saja kalau dibutuhkan, hakim yang bersangkutan diperiksa,” ujar Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari.

Hal tersebut disampaikannya usai acara penganugerahan award ‘Merawat Kebangsaan’ sekaligus pelantikan dewan pengurus nasional Gerakan Rumah 98 di Auditorium KY, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakpus, Sabtu (12/8/2017) malam.

Aidul mengatakan, proses pemeriksaan Kode Etik Perilaku Hakim (KEPH) akan memakan waktu 60 hari. Namun dalam investigasi ini, KY akan memberikan prioritas.

“Ada waktu dua minggu untuk bisa selesaikan tahapan pemeriksaan saksi termasuk analisis keputusan serta saksi-saksi. Kalau ada perkembangan kita bisa memeriksa hakim apakah ada pelanggaran etik atau tidak,” paparnya.

Proses investigasi dan pemantauan, kata Aidul, telah berlangsung dari awal. Sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan ada intervensi.

“Kita sudah mulai, tetapi saya tidak bisa buka, karena ada hal-hal yang dirahasiakan. (Hasil investigasi dan analisa KY) ujungnya putusan rekomendasi, nanti lihat MA responnya,” ucap Aidul.

Aidul menegaskan tidak akan mencampuri putusan majelis hakim. Namun bila dirasa ada kejanggalan oleh publik, KY dapat melakukan pemeriksaan.

“Kita tidak masuk putusan itu wewenang hakim, tetapi kita pantau prosesnya karena ini bagian kasus menyita publik jadi dari awal sudah tugaskan staf KY memantau,” tegas dia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah membacakan vonis untuk dua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Dalam vonis itu, hanya ada 3 nama anggota DPR yang diduga menerima duit haram korupsi e-KTP.

Dalam vonis hakim, tercatat tak ada nama Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie dan sejumlah nama besar lain. Nama anggota DPR yang masih masuk dalam vonis hakim diduga menerima duit e-KTP yaitu Ade Komarudin (Golkar), Markus Nari (Golkar), dan Miryam S Haryani. Dua nama yang disebut terakhir sudah berstatus tersangka di KPK.

Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP .

Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Silahkan komentar