Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK

Wikimedan.com. Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK . Mahkamah Konstitusi  menggelar sidang permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menayangkan sebuah video muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemutaran video tersebut dilakukan setelah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim konstitusi yang juga Ketua MK, Arief Hidayat.

Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, terlihat kader HTI memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, lokasi diadakannya muktamar. Video itu berisi orasi dari HTI agar kadernya meninggalkan sistem pemerintahan selain yang diatur oleh Islam. Orasi tersebut disambut pekikan takbir oleh para kader.

Dalam agenda mendengar keterangan ini, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly.

Dalam persidangan, Mendagri Tjahjo Kumolo memutarkan video Hizbut Tahrir Indonesia saat menggelar Muktamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tahun 2013 lalu.

“Majelis hakim yang saya hormati. Izinkan saya membacakan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian,” kata Tjahjo di persidangan MK, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.

Tjahjo menambahkan, ada dua hal yang ingin disampaikan pemerintah. “Yang pertama ada rekaman sepanjang dua menit sebagai pengantar, kemudian mohon izin membacakan ini,” ujarnya.

Isi Video tersebut berisikan 4 pilar Khilafah, yang memerintahkan massa HTI melakukan perubahan. Salah satu pemimpin meminta meninggalkan hukum dan sistem jahiliyah dengan menegakkan hukum Syariat Islam.

Kemudian yang kedua, meminta mengubah kekuasaan yang berada di tangan para pemilik modal, menjadi milik umat. Sementara yang ketiga, meminta meninggalkan sekat-sekat nasionalisme.

“Arah perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat,” ujar orator dalam video tersebut.

Keempat, meminta untuk meninggalkan hukum perundang-undangan buatan manusia serta voting. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada khalifah yang mengambil salah satu pendapat hukum terkuat.

“Inilah empat perubahan yang harus kita lakukan. Dan inilah empat pilar khilafah. Oleh karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah,” ujar orator dalam video tersebut.

 

Di dalam video, salah seorang petinggi HTI menyerukan empat pilar Khilafah kepada massa HTI.

Yusril mempertanyakan tujuan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, atas penayangan video tersebut.

“Kenapa Saudara sebelum memberikan keterangan, Saudara menayangkan sesuatu? Saudara bermaksud berpropaganda tentang sesuatu yang tidak disenangi Pemerintah atau apa?” kata Yusril.

Yusril menilai, penayangan video Muktamar HTI tersebut tidak relevan karena sidang di MK bukanlah sidang kasus pidana atau perdata, melainkan mempersoalkan konstitusi.

Jika pemerintah bermaksud memperkuat argumentasi melalui tayangan video, menurut dia, maka disampaikan sebagai bukti dan tidak ditampilkan saat ini.

Yusril mempertanyakan sikap majelis sidang karena mengizinkan penayangan video tersebut.

“Mengapa majelis mengizinkan hal itu ditayangkan di persidangan ini?” kata Yusril .

Menanggapi itu, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan bahwa video tersebut merupakan bagian dari keterangan yang disampaikan.

Arief meminta Yusril menyampaikan keberatan atas penayangan video pada berkas kesimpulan dari pihak pemohon.

“Nanti kami akan menilai, tapi Mahkamah melihat bahwa itu bagian dari keterangan yang akan disampaikan Pemerintah. Silakan saja nanti di dalam kesimpulan bahwa ada keberatan dari anda (Yusril) tidak setuju mengenai apa, yang disampaikan di dalam kesimpulannya,” kata Arief.

Video tersebut menampilkan orasi salah satu petinggi di organisasi HTI. Dihadapan para anggota lainnya, ia menyebutkan perihal 4 pilar Khilafah yang memerintahkan massa HTI melakukan perubahan.

Dalam orasinya, pertama, ia menyerukan untuk meninggalkan hukum dan sistem jahiliah dengan menegakan hukum Syariat Islam.

Kedua, ia menyerukan agar ada perubahan kekuasaan dari tangan para pemilik modal menjadi milik umat.

Ketiga, ia meminta untuk meninggalkan sekat-sekat nasionalisme.

“Arah perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat,” demikian isi video tersebut.

Mengenai poin keempat, ia menyerukan untuk meninggalkan hukum perundang-undangan buatan manusia serta voting.

Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada khalifah yang mengambil salah satu pendapat hukum terkuat.

“Inilah empat perubahan yang harus kita lakukan. Dan inilah empat pilar khilafah. Oleh karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakan khilafah,” tutup video tersebut.

Ada tujuh pihak yang mengajukan gugatan terhadap Perppu Ormas. Diantaranya Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Pascapenerbitan Perppu Ormas, pemerintah kemudian mencabut status badan hukum HTI lantaran dianggap anti-Pancasila.
“Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliah dan tegakkan syariat Islam saja. Kedua, ubah kekuasaan yang sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi di tangan kita, di tangan umat. Arahan perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang memecah belah kita semua,” demikian bunyi orasi yang ditayangkan oleh Tjahjo di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Pada akhir persidangan, video yang ditayangkan oleh Tjahjo ditentang oleh kuasa hukum mantan jubir HTI Ismail Yusanto, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mempertanyakan motif dan relevansi dari video yang diputar Tjahjo.

“Saudara Mendagri, apa motif dan relevansi Anda menayangkan muktamar HTI di sidang ini. Kita tahu ini sidang pengujian UU, bukan sidang pidana. Kalau mau mengajukan bukti, ada tempatnya nanti. Tapi kenapa harus menayangkan sebelum sidang,” tanya Yusril kepada Tjahjo.

Yusril menuduh Tjahjo ingin melakukan propaganda di ruang sidang. Dia juga mempertanyakan alasan Arief mengizinkan video tersebut ditayangkan.

“Apa mau propaganda sesuatu yang tidak disenangi pemerintah atau apa. Kedua, kenapa majelis mengizinkan ditayangkan video itu di sidang,” tutur Yusril.

Arief pun memberikan pembelaan mengapa majelis memberi izin video muktamar HTI yang disodorkan Tjahjo diputar di sidang. Menurut Arief, video tersebut sebagai bagian dari keterangan pemerintah.

“Mahkamah menilai itu bagian keterangan yang akan disampaikan pemerintah,” kata Arief.

Mendagri Putar Video Muktamar HTI di Sidang MK .

Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Silahkan komentar