Hak Guna Usaha Kebun Bandar Klippa Dipertanyakan

Berita medanHak Guna Usaha (HGU) Nomor : 113/HGU/BPN/2003 dipertanyakan masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang yang mendapatkan surat pemberitahuan pengosongan areal HGU PTPN II Kebun Bandar Klippa tertanggal 3 Pebuari 2018.

“Wajar kita pertanyakan hal pemberitahuan pengosongan areal hal yang demikian yang belum jelas unsurnya memenuhi peraturan dan atas nama undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seandainya surat hal yang demikian ialah hasil penetapan dari pengadilan, masyarakat mesti memahami dan mematuhi penetapan yang sudah memiliki energi peraturan tetap hal yang demikian,” kata Julheri Sinaga SH selaku Kuasa Regulasi masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang kepada wartawan, Senin (12/2).

Dikatakan Julheri, surat pemberitahuan pengosongan areal HGU PTPTN II Kebun Bandar Klippa yang ditandatangani Manajer Kebun Ir Mahdian Tri Wahyudi mesti dicurigai persyaratan dugaan pengalihan lahan kepada oknum mafia tanah perkebunan yang mengamati prospek akan dibangunnya infrastruktur jalan ring road Kualanamu, Deliserdang.

Berdasarkan Julheri, pihak PTPN II Kebun Bandar Klippa diduga sudah mengerjakan perbuatan melawan peraturan administrasi negara yang mengalihkan fungsi lahan yang sebelumnya tanaman sawit dan saat ini diumumkan lahan tanaman tebu.

“Ini mesti menjadi perhatian seluruh pihak secara khusus aparat penegak peraturan untuk tidak seolah-olah tidak tahu atau memang tidak mau tahu sehingga hal ini memicu perselisihan sosial dengan masyarakat yang memungkinkan ada korban sebab unsur penegak peraturan yang terkesan tutup mata,” tegasnya.

Julheri menetapkan mengambil sikap untuk melaporkan situasi sulit ini ke Presiden Republik Indonesia. “Apa dasar peraturan mereka dengan sesuka maunya mengubah peruntukan tanaman. Apa ada izin perubahan macam tanaman hal yang demikian,” kata Julheri.

Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Silahkan komentar